Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah mendapatkan kabar mengenai belum dibayarnya honor petugas kebersihan selama tiga bulan. Menurut Jokowi, itu bukan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Sudah saya cek tapi itu swasta, jangan dilihat itu kita. Tapi nanti tetep kita urus," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/3/2014).
Walaupun begitu, dia akan mencoba memecahkan masalah ini. Sebab Pemprov DKI Jakarta masih memiliki banyak anggaran untuk membayar mereka.
"Ya kalau syarat-syarat sudah terpenuhi ya kita bayar, orang duitnya ada. Kesalahannya saya enggak ngerti. Nanti saya telpon dulu. Baru tau nanti," tutupnya.
Seperti diketahui, para petugas kebersihan mengaku belum menerima gaji seperti yang dijanjikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka dijanjikan gaji sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 sebesar Rp 2,4 juta.
Salah satu petugas kebersihan di Kanal Banjir Timur (KBT), Andri mengaku dijanjikan gaji sebesar UMP oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
"Awalnya memang UMP, tapi belakangan katanya Rp 80.000 per hari, jadi dibayar Hari Orang Kerja (HOK), tapi belum jelas jadinya, karena dari Januari sudah kerja belum dibayar," ujar Andri di pinggir KBT, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (13/3).
Menurutnya, bukan hanya pekerja di KBT yang belum digaji, namun semua pekerja di badan air. Dia mengaku tidak tahu mengenai pemotongan gaji yang diucapkan Basuki.
"Saya yakin sih nggak dipotong, masa tega sekali. Orang Dinas Kebersihan bilangnya mau dibayar tanggal 15 ini, kita sih percaya akan digaji, tapi kalau bisa cepat, kita sudah ngutang sana sini cuma buat makan, tolonglah Pak Jokowi," ujarnya.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar