Gubernur DKI Joko Widodo, wakilnya Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah terekam kamera ketika marah. Pemicunya tak lain berbagai kelalaian yang bersumber dari kinerja anak buah mereka.
Bagaimana ekspresi keempat tokoh tersebut? Berikut ceritanya:
SBY
Ada sejumlah momen saat Presiden SBY tersulut emosinya. Sebagian di antaranya karena melihat permasalahan yang tak beres hingga fitnah yang ditebar kepada dirinya secara pribadi. Insiden yang pernah jadi pembicaraan hangat terjadi pada tahun 2009 lalu. Kala itu, SBY sedang memimpin rapat kabinet dan melihat tiga pejabat yang ikut rapat asyik mengobrol sendiri. Agenda rapat kala itu sedang membahas kontrak ekspor liquefied natural gas (LNG) Tangguh yang akan dinegosiasikan dengan pemerintahan China. Awalnya suasana pengarahan itu tenang-tenang saja. SBY memulainya dengan memberikan penjelasan LNG. Setelah SBY, giliran Wapres Jusuf Kalla (JK) yang memberikan penjelasan. Di sela-sela menyampaikan kesimpulan itu, tiba-tiba SBY menunjuk ke tiga pejabat negara. Pejabat itu diketahui sedang asyik ngobrol. "Hai jangan ngobrol sendiri! Dengarkan! Jangan berbicara sendiri dong! Coba sini, ini masalah penting!" ucap SBY. Kemarahan SBY juga tampak ketika namanya dikaitkan dengan sosok Bunda Putri di persidangan kasus suap impor daging dengan terdakwa mantan presiden PKS Luthfi Hasan. SBY geram karena masalah itu jadi dihubungkan dengan dirinya. Yang paling terakhir, Presiden SBY geram dengan kasus kebakaran hutan di Riau yang menimbulkan kabut asap. Pria asal Pacitan itu kecewa karena peristiwa itu kembali berulang. "Ini terjadi lagi, Riau lagi. Saya tahu, ini disebabkan oleh kesalahan kita sendiri," ujar SBY dengan nada tinggi di Mapolda Jateng saat memimpin rapat via teleconference, Jumat (14/3/2014). "Sebagian dari saudara kita di Riau kembali melakukan pembakaran di atas ladang yang ada. Saya tahu cuaca ekstrem, api mudah menjalar, tapi biang keladinya ada tindakan pembakaran, yang semestinya bisa dicegah, wali kota, bupati, camat, mestinya bisa dilakukan pencegahan paling tidak mengurangi, tapi kejadian sudah seperti ini," paparnya.
Jokowi
Sangat jarang melihat Gubernur DKI Joko Widodo marah. Dia sendiri mengaku bukan tipikal pemimpin yang suka mencak-mencak, tapi langsung mencopot pejabat. Namun ada satu momen ketika pria kalem itu tersulut emosinya. Kejadian ini berlangsung pada 18 Oktober 2013 lalu di kantor wali kota Jakarta Timur. Jokowi yang berbaju khas Betawi menggelar sidak ke ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mantan wali kota Solo itu awalnya ingin melihat proses pendaftaran perusahaan. Usai diserahkan formulir Jokowi lalu mengecek ke ruangan Kasudin UMKM. Rupanya di sana, kosong. Setibanya di ruang Sudin UMKM, suasana mulai riuh. Ruang tersebut tampak tidak ramai. Hanya ada beberapa petugas. Beberapa meja kosong. Beberapa komputer di meja tersebut juga tampak tidak menyala. Bahkan di salah satu meja yang komputernya menyala, terlihat tampilan game. Seorang staf bernama Husnul Chotimah, kebingungan dan lalu memanggil sejumlah nama. Ternyata, Kepala Suku Dinas UMKM Johan Afandy tidak berada di tempat. "Pak Johan mana? Panggil, tolong cepat," kata Husnul panik. Beberapa petugas di ruang tersebut terlihat panik. Jokowi hanya tegak berdiri sambil tetap memegang berkas. Kemudian salah seorang bernama Fandy Siregar kemudian menyalakan komputer di salah satu meja. Ternyata, komputer tersebut tidak bisa dibuka karena terkunci dengan kata sandi. Raut muka Jokowi mulai tanpak kesal. Jokowi kemudian memanggil ajudannya untuk mencatat nama-nama petugas di ruangan tersebut. "Mas, dicatat nama-namanya," ujar Jokowi setengah berbisik ke ajudannya. Setelah beberapa saat menunggu tanpa hasil mantan Wali Kota Solo itu lalu membanting berkas di salah satu meja. Dia kemudian bergegas turun ke bawah sambil diekori oleh Krisdianto dan Husnul Chotimah Setibanya di bawah, tanpa basa-basi, Jokowi langsung masuk ke dalam mobilnya dan langsung menutup pintu mobil dengan keras.
Dahlan Iskan
Menteri BUMN Dahlan Iskan tak mau berpolemik panjang soal koordinasi antara Pertamina dan pemerintah dalam menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram. Dia pun menyerahkan sepenuhnya protes kenaikan harga elpiji kepada dirinya. "Semua pokoknya salah saya. Sudah enggak apa-apa," ujar Dahlan usai rapat terbatas di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Minggu (5/1/2014). Sebelumnya, sempat terjadi perdebatan soal keputusan Pertamina menaikkan harga elpiji. Vice President Coporate Communication Pertamina Ali Mundakir menyatakan pihaknya sudah melakukan sesuai prosedur dan telah memberitahu pemerintah rencana Pertamina menaikkan harga elpiji untuk menutup utang. Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa membantahnya. Hatta mengaku baru mengetahui rencana itu. Ia justru menuding Menteri BUMN yang sebenarnya sudah mengetahui dan menyetujui rencana kenaikan harga gas elpiji. "Pertamina itu bersifat pemberitahuan. Pak Wacik baru terima suratnya tanggal 2 Januari. Tapi itu kan melalui RUPS, artinya BUMN sudah tahu," ujar Hatta. Saat dikonfrontasi dengan tudingan Hatta, Dahlan terdiam sejenak. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Semua betul". Dahlan mengatakan bahwa Pertamina hanya melaksanakan hasil audit BPK yang harus dilaksanakan dalam waktu 60 hari. Rekomendasi BPK saat itu, sebut Dahlan, adalah dengan menaikkan harga elpiji 12 kilogram. Namun, jika sikap Pertamina dianggap salah, Dahlan mengatakan Pertamina akan mengoreksinya dalam waktu singkat. Saat kembali dicecar soal "lampu hijau" yang diberikan Dahlan kepada Pertamina tanpa memberitahu Presiden, Dahlan mengelak dengan berjalan cepat menuju mobilnya. Hatta sempat mendatangi Dahlan dan berbisik. Setelah itu, Dahlan maupun Hatta langsung masuk ke dalam mobilnya masing-masing. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Pertamina mengkaji ulang keputusan menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram. Presiden menginstruksikan agar menteri terkait dan Pertamina, bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan rapat konsultasi untuk mencari solusi terbaik. Presiden memberikan waktu 1 x 24 jam untuk Pertamina mengambil sikap.
Tri Risma Harini
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mulai naik pitam. Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) itu mendamprat pengembang Pasar Turi Baru, karena menyalahi aturan dalam pembangunan pasar. Hal itu terjadi ketika Risma melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Turi Baru, Kamis (28/3/2013). Sidak ini dilakukan setelah wali kota mencium kecurigaan pembangunan Pasar Turi Baru yang berubah dari konstruksi awal sesuai perjanjian. Kecurigaan itu muncul setelah Risma menerima laporan dari pedagang yang menyebut adanya perubahan bangunan. Bahkan, dia diberikan bukti berupa foto perubahan bangunan. Laporan tersebut terbukti setelah dirinya melihat langsung pembangunan Pasar Turi Baru. Hasilnya, laporan pedagang itu benar. Sebab, pembangunan Pasar Turi Baru benar-benar berubah dari desain yang sudah disepakati bersama. Perubahan itu dinilai telah melanggar perjanjian dan membohongi Pemkot Surabaya. "Ini tak bisa dibenarkan. Kami ini kan pernah mempelajari ilmu bangunan, dari gambar sesuai izin mendirikan bangunan (IMB) sudah terlihat salah pembangunan," ujarnya di sela-sela sidak. Perubahan bangunan yang dimaksud Risma berada pada area terbuka (Voip). Seharusnya keberadaan Voip ada di bagian tengah, tepatnya di tiang ke empat. Namun, pengembang malah membangunnya di bagian tiang ke enam. Risma pun geram dengan proses pembangunan yang dilakukan PT Galah Mega Investment (GMI) JO. Wali Kota perempuan pertama di Kota Pahlawan itu menilai wajar kalau pedagang Pasar Turi terus protes adanya perubahan pembangunan. Kenyataannya, perubahan itu benar-benar dilakukan pengembang. Perubahan itu membuat pedagang yang awalnya mendapat lokasi di pinggir saat undian stan berubah menjadi tertutup di tengah. "Ini sudah jelas-jelas salah. Kami tak bisa dibohongi seperti ini, kita putus saja kontraknya kalau seperti ini," katanya kesal. Padahal, lanjut dia, pedagang sudah mulai melakukan pembayaran pembelian Stand Pasar Turi Baru. Namun, mereka (pedagang) masih saja dirugikan dengan sikap seenaknya dari pengembang. "Kami minta dibongkar bagian bangunan yang melanggar dan tidak sesuai IMB, silakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) mengawasi ketat pembangunan ini agar tidak lagi mengalami perubahan," jelasnya.
Ahok
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikenal sebagai sosok yang ceplas ceplos. Emosinya kerap tersulut. Namun ada satu momen yang paling membuatnya geram, yakni ketika ada para pengusaha yang hendak menyumbang, malah dipersulit oleh anak buahnya. Kejadian itu bermula saat seorang pengusaha Antonius Wenoe bersama Telkomsel dan Ti-phone serta lainnya menyerahkan bantuan 30 bus sedang kepada Pemprov DKI. Namun para pengusaha dipersulit. Mereka pun menggelar rapat. "Kita ini sudah terkumpul 30 bus. Mau delivery, susahnya minta ampun. Ada yang mau komit dan kasih, karena bertele-tele, tidak jadi. Saya ini sudah setahun ke Pemda untuk urusin bus ini. Kita frustasi, Pak. Bus itu mau diterima atau tidak?! Kalau tidak mau diterima, bus mau dijual lagi," kata Antonius di kantor Ahok, Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2014). Antonius tiba-tiba menggebrak meja. Brak! Ahok lalu merespons dengan marah pada anak buahnya yang memberi pajak pada penyumbang bus yang akan mengiklankan produk mereka. "Kita ini sudah mau disumbang bus masih mau dikenakan pajak coba. Lama-lama saya berpikir DKI ini memang suka beli bus sendiri. Biar bisa nyolong komisi, luar biasa memang pintar-pintarnya pegawai DKI ini. Lama-lama saya nanti jadi paranoid gara-gara dengan kalian yang suka main tender," kata Ahok dengan suara tinggi.
Ganjar Pranowo
Kemarahan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo muncul saat sidak di pos jembatan timbang. Sang Gubernur yang awalnya santai bertanya-tanya ke petugas, tiba-tiba mengamuk setelah mengetahui adanya pungutan liar. Berikut detik-detik kemarahan orang nomor satu di Pemprov Jateng.
Ganjar dan rombongan mampir ke pos jembatan timbang Subah, Batang, usai kunjungan kerja ke Cilacap, Banyumas, dan Tegal, Minggu (27/4) malam. Saat itu, ia hendak kembali ke Semarang. Di lokasi sidak, Ganjar ditemui petugas jaga pos di dalam ruangan.
"Kalau melebihi muatan, gimana?" tanya Ganjar ke petugas mengenai truk-truk yang mengangkut barang melebihi kuota.
Petugas menjelaskan mekanisme denda sesuai peraturan. Ganjar yang berpakaian kemeja putih manggut-manggut. Truk-truk besar silih berganti masuk ke jembatan timbang. Seorang kernet tiba-tiba masuk ke ruangan tak jauh dari Ganjar berdiri. Ia menaruh uang Rp 10 ribu ke meja, lalu berlalu. Ganjar terus mengawasi gerak-gerik kernet truk itu. Ia menghadang saat kernet hendak keluar lewat pintu ruangan.
"Buat siapa itu? Buat siapa?" kata Ganjar sambil melotot. Tangannya menunjuk uang di meja.
Kernet bingung. Ia sempat diam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab bahwa truknya melebihi tonase sehingga harus membayar denda. Tapi ia mengaku biasa tidak menggunakan struk
Ganjar 'menyeret' sopir truk yang hendak memberi uang ke petugas ke dalam ruangan. Sopir dan kernet itu dimarahi. Tak berhenti di situ, Ganjar ganti mencari petugas. "Siapa yang tanggung jawab ini?! Siapa?!" teriak politikus PDIP ini.
Seorang petugas maju dan mengaku bertanggung jawab. "Kurang ajar! Ini yang bikin jalan rusak. Buka laci! Buka!" kata Ganjar.
Ganjar menuju meja dan membuka laci. Dia membanting dua amplop berisi uang ke meja. "Ini apa ini? Apa ini?" katanya sambil melotot ke petugas.
Setelah didesak Ganjar, petugas mengaku aktivitas seperti itu biasa terjadi. Sopir atau kernet truk meninggalkan uang di meja. Padahal menurut aturan, denda harus disertai struk sebagai tanda bukti. Dengan demikian, uangnya masuk ke kas negara.
Sebelum meninggalkan lokasi, Ganjar menelepon Kepala Dishubkominfo Jateng. Mantan anggota DPR ini minta hal itu ditindak tegas. 'Amukan' Ganjar diapresiasi sejumlah kalangan, termasuk dari aktivis ICW. [agna]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar