Sebagai respon terhadap Hari Buruh Internasional
alias May Day, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) Joko Widodo menitipkan pesan agar kaum buruh tidak
dijadikan obyek dalam politik pemilu. Sebaliknya, buruh harus tetap
menjadi subyek perubahan.
Pesan itu dititipkan kepada Sekretariat Nasional Jokowi dalam rilis
yang diterima Tribunnews, Jumat (2/5/2014). Jokowi meminta para
pendukungnya tidak terlibat dalam politik sloganistik, melainkan
bergerak nyata menjadi bagian dari penyelesaian masalah-masalah buruh.
Jokowi menyadari penuh bahwa Perayaan May Day Tahun ini, penuh dengan
nuasa politik pilpres. Oleh sebab itulah, Jokowi menghindari politik
seremonial, dan memilih politik hadir, atau melakukan dialog langsung
dengan buruh, langsung di tempat tinggal buruh.
Dengan tindakan tersebut, Jokowi mengajak publik (melalui media)
untuk tidak sekadar menyusuri susunan kalimat dalam tuntutan politik,
namun menyaksikan langsung kehidupan buruh dan mendengar secara langsung
aspirasi buruh. "Sangat jelas dan nyata, bahwa kehidupan buruh sangat
jauh dari memadai," terang Jokowi.
Pembaruan haluan kebijakan sangat diperlukan. Namun, hal ini harus
dilakukan dengan jujur, adil dan realitik. "Sesuai dengan amanat
konstitusi, kaum buruh harus mendapatkan kerja yang layak, upah yang
layak, dan kehidupan yang layak," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan yang baik ini, Jokowi menyerap sepenuhnya apa yang
menjadi kenyataan hidup buruh, dan pada waktunya akan dilakukan
langkah-langkah politik yang berkarakter, dengan arah yang jelas, yakni
mengubah kehidupan buruh seperti garis konstitusi kita. [tribunnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar