"Urusan capres-cawapres mestinya dilakukan di tanah air, jangan libatkan pihak asing. Karena jika itu dilakukan, pemerintahan akan dipengaruhi dominasi kepentingan asing," kata pengamat politik dari Universitas Paramadina, Fathor Rasi kepada pers, di Jakarta, Jumat (2/5/2014).
Fathor menyampaikan hal itu setelah mendengar informasi bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Jusuf Kalla di Malaysia guna membahas calon pendamping Joko Widodo alias Jokowi di pemilu presiden (pilpres) nanti. "Apabila pertemuan itu belum dilakukan, sebaiknya dibatalkan saja dan masalah itu dibicarakan di dalam negeri. Jika pertemuan telah terjadi, saya menyesalkan dan ikut prihatin," ujar Fathor.
Dosen yang tergabung dalam Forum Intelektual Bebas ini menambahkan, mestinya Megawati dan petinggi PDI-P memahami kondisi psikologis hubungan Indonesia dan Malaysia yang sering turun-naik karena berbagai isu. Misalnya persoalan TKI, klaim sejumlah hasil karya budaya Indonesia, hingga perbatasan.
"Harusnya pimpinan PDI-P belajar dari sejarah dan dinamika hubungan RI-Malaysia yang oleh sebagaian masyarakat, Malaysia dinilai arogan terhadap Indonesia," katanya.
Menyinggung makin menguatnya JK sebagai calon pendamping Jokowi, Fathor hanya mengingatkan bahwa PDI-P harus belajar juga dari sejarah politik dan pemerintahan Indonesia yang belum lama berlalu. Sebab, JK berpotensi mendominasi pemerintahan jika kelak Jokowi terpilih sebagai presiden. Hal itu mengacu pada pengalaman ketika JK menjadi wakil presiden bagi Susilo Bambang Yudhoyono selama periode 2004-2009.
"Jika Megawati dan juga Jokowi luluh oleh desakan agar menjadikan JK sebagai cawapres Jokowi, maka hanya elektabilitas yang didapat, tetapi saat memerintah, PDI-P tidak bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat karena kepentingan JK, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan akan lebih menonjol," ungkapnya. [fas/jpnn]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar