Menurut Jokowi, pendidikan nasional sebagai proses pembangunan karakter bangsa. Pendidikan, ujarnya, menuju revolusi mental dari kebodohan dan keterbelakangan. Karena itu, Jokowi menjanjikan sejumlah program seperti meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas, dari 7,92 tahun pada awal tahun 2011 menjadi 12 tahun pada tahun 2019.
“Menurunkan angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun menjadi 2,90 persen selama lima tahun,” ujar Jokowi. Saat ini, 5,30 persen penduduk Indonesia masih buta huruf. Selain meningkatkan mutu pendidikan mulai pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi, Jokowi juga menjanjikan perluasan program Pendidikan Usia Dini.
Bila menjadi presoiden, Jokowi bertekad menurunkan ketimpangan partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah, gender dan sosial ekonomi antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Bahkan, katanya, ada hibah dan pinjaman ringan jangka panjang untuk program S1,S2 dan S3 dalam negeri dan luar negeri di luar program beasiswa.
Ihwal kesejahteraan pengajar, Jokowi berjanji meningkatkan kesejahteraan guru, dosen dan tenaga hononer. “Jadi tak benar kalau akan menghapus tunjangan sertfikasi guru,” ucap Gubernur DKI Jakarta ini. Guru yang didaerah terpencil, terluar dan pedalaman justry mendapatkan tunjangan khusus.
Sebelumnya, beredar isu di lini masa bahwa tunjangan guru akan dihapus bila Jokowi menjadi presiden. Isu ini juga disebarkan lewat pesan pendek oleh nomor yang tak dikenal. Isinya sebagai berikut “Jokowi akan menghapus Sertifikasi Guru dan BLT karena dianggap menghambur-hamburkan uang negara. Maka yang merasa dirugikan silahkan memilih calon presiden yang lain, hidup PGRI.” [Sundari]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar