Jokowi Pro Kesejahteraan Buruh

Aktivis Gerakan Buruh, sekaligus deklarator Aliansi Rakyat Merdeka Pro Jokowi, Jumhur Hidayat mengatakan, sebagian besar kaum buruh menyadari bahwa kenaikan upah di Indonesia hanya berkisar sekitar 10 persen per tahun, mengikuti angka inflasi. Namun pada 2012, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menetapkan upah 2013 naik di luar kebiasaan, yaitu dari Rp 1,53 juta menjadi Rp 2,2 juta atau naik sekitar 40 persen.
"Kenaikan yang dahsyat ini kemudian dijadikan acuan dan diikuti oleh seluruh provinsi, sehingga kaum buruh se-Indonesia memiliki harapan kesejahteraan yang nyata," kata mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini di Jakarta, Jumat (2/5).
Pada tahun berikutnya, lanjut Jumhur, naik lagi menjadi Rp 2,241 juta atau naik 10 persen dari tahun sebelumnya. "Saya rasa kenaikan ini sangat bisa dipahami, karena tahun sebelumnya sudah naik sedemikian besar," kata Jumhur.
Menurut Jumhur, Jokowi juga yakin bahwa pembentuk kesejahteraan buruh bukan hanya upah, tetapi bisa disumbang dari komponen lain, seperti labor housing (perumahan bagi buruh) yang bisa menghemat hingga 30 persen dari upah, labor transportation yang bisa menghemat 20 persen dari upah, serta program-program kesehatan dan pendidikan yang sangat terjangkau oleh masyarakat termasuk kaum buruh. "Dengan begitu jelas bahwa Jokowi pro pada kesejahteraan buruh," kata dia.
Lebih lagi, lanjutnya, yang perlu dilakukan untuk mempertangguh industri nasional adalah perlunya kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa mengefisiensikan kegiatan usaha nasional. Dalam hal ini adalah perbaikan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan dan transportasi kereta api, sehingga bisa menghemat biaya logistik perusahaan yang akhirnya bisa dialihkan untuk kesejahteraan buruh. "Saya yakin, beberapa perbaikan itu bisa dilakukan bila Jokowi jadi presiden," kata mantan aktivis ITB ini. [beritasatu]