Lagi-lagi Uchok Sky Khadafi Tuduh Jokowi Tilep Uang JEDI untuk Pilpres

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih dua paket pengerjaan pengerukan sungai yang masuk dalam program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) dari Bank Dunia menuai kritik. Rencana itu pun dituding bernuansa politis.
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menjelaskan, program JEDI dari Bank Dunia ditargetkan rampung pada 2017. Bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana bahwa penyelesaian dipercepat menjadi pada 2015, maka akan ada pengurangan kontribusi dari Bank Dunia.
"Untuk menutupinya, harus dilakukan tender ulang," kata Uchok dalam siaran persnya, Kamis (1/5/2014). Kemungkinan penyelenggaraan tender ulang inilah yang dituding oleh Fitra kental dengan nuansa politis, terkait pengusungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Pilpres) sebagai bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Uchok mengatakan, Fitra mencurigai, kemungkinan besar tender ulang ini akan dimenangkan perusahaan yang dekat dengan Jokowi, sapaan akrab Joko. Dia pun menduga, modus tender ulang itu akan sama dengan kasus pengadaan bus berkarat beberapa waktu lalu. "Maklum mau pilpres, butuh duit nih ye," sindir Uchok.
Karena itu, Uchok meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kajian ulang atas rencana pengambilalihan dua proyek JEDI tersebut. Dia mengatakan, alokasi anggaran yang diberikan Bank Dunia sudah terjadwal per tahun, dan mekanisme untuk menjadwalkannya ulang sangat sulit.
"Kalau mau diubah, biasanya terjadi pengurangan anggaran. Jangan hanya untuk mencari sensasi pencitraan, tetapi nantinya malah merugikan keuangan Jakarta, dan merugikan para pembayar pajak," tekan Uchok.
Pada Rabu (30/4/2014), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengambil alih dua pekerjaan program JEDI. Pekerjaan itu adalah Paket 4 dan Paket 7.
Basuki mengatakan, pengambilalihan itu akan diikuti dengan perubahan kontrak kerja pada kedua paket itu, dari pengerukan sungai yang semula dijadwalkan lima tahun menjadi dua tahun. "Jadi kan kami dulu mau lima tahun. Terus kami bilang, masa lima tahun selesainya, dua tahun dong harus selesai," kata dia di Jakarta.
"Karena tender susah, beberapa paket akan kami kerjakan sendiri," lanjut Basuki. "Kalau sudah dikerjakan sendiri, ya sudah, tidak perlu ditender lagi." Namun, dia menambahkan, "Nah tender ulang kan di ULP DKI, sebenarnya gampang. Kamu susun dulu semua, sudah siap, tinggal pinjam benderanya ULP supaya cepat. Kalau diskusi pekan ini, maka bulan depan sudah bisa dilakukan tendernya."  [kompas]