PKS: Jokowi Langgar Reformasi

Memang, hampir semua negara maju, institusi kepolisian berada di bawah kementerian. Namun, itu belum bisa berlaku di Indonesia. Bahkan, kalau dipaksakan justru melanggar Reformasi.
Demikian dikatakan anggota Komisi III (membidangi hukum) DPR M.Nasir Jamil, Rabu (28/5/2014).
"Menurut saya itu ide bertentangan dengan semangat Reformasi. Visi dan misi Jokowi tentang Polri yang di bawah Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) menunjukkan bahwa Jokowi anti-reformasi," kata Nasir, saat dihubungi.
Sebagai anggota DPR yang punya hubungan kerja dengan Polri, lanjut Nasir, pihaknya melihat masih banyak yang harus dibenahi dulu.
Bisa saja Polri di bawah Kementerian. Tapi, untuk saat ini, terlalu dipaksakan. "Bahwa Polri masih ada kelemahan dan kekurangan itu kita akui, tapi mengembalikan posisi di Kemendagri justru mundur ke belakang," jelas politisi PKS ini.
Dia mengatakan, perlu untuk diketahui, bahwa merubah posisi Polri tidak bisa langsung saja. Tetapi harus mengubah KUHAP dan KUHP yang mengaturnya.
Dia juga khawatir, kalau Polri di bawah Kemendagri, bisa dijadikan alat kekuasaan dari penguasa.
"Yang harus dilakukan oleh Presiden terpilih nanti adalah memperkuat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri," katanya.
Diketahui, pasangan capres Jokowi-JK merevisi visi misinya terkait rencana untuk menempatkan Polri di bawah kementerian negara. Rencana itu terdapat dalam penjelasan mengenai berdaulat dalam politik. Pada halaman 15 dokumen tersebut atau tepatnya di poin 3 e.
"Kami akan menata kelembagaan dan tata wewenang Polri melalui pemisahan antara kewenangan pengambilan keputusan dan kewenangan pelaksanaan keputusan yang hingga saat sekarang masih tumpang tindih. Hal itu dilakukan dengan menempatkan Polri dalam kementerian negara yang proses perubahan dilakukan secara bertahap". [gus/inilah]