Habib Husein itu malah membantu Jokowi mengingatkan pihak PD Pasar Jaya yang dianggap tak patuh perintah mantan wali kota Solo itu untuk menggratiskan kios pada pedagang Pasar Senen Blok VI.
"PD Pasar Jaya terkesan menolak program pembangunan gratis Pasar Senen blok VI dari Pak Jokowi. Namun tidak berani terus terang, itu namanya melawan perintah atasan," kata pria yang juga Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta bidang anggaran, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/5/2014).
Hussein menduga, PD Pasar Jaya tengah menggunakan siasat teror kepada para pedagang. Semua pedagang eksisting Pasar Senen blok VI, tidak akan diberi Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) bilamana tempat usaha gratis.
"Ini membuat sebagian pedagang takut dan menolak program gratis. Terkesan PD Pasar Jaya akan membenturkan gubernur dengan pedagang pasar Senen blok VI," ujarnya.
Husein menilai, PD Pasar Jaya harusnya membedakan perlakukan pedagang Pasar Senen dengan pedagang Pasar Tanah Abang blok G. Pedagang Pasar Tanah Abang Blok G, memang gratis dan pedagang tidak mendapat SHPTU. Namun, pedagang itu bukan pedagang eksisting PD Pasar jaya.
"Mereka para pedagang eks kaki lima yang bukan binaan Pasar Jaya," ungkapnya.
Dia menambahkan, ancaman PD Pasar Jaya itu dikhawatirkan akan membuat pedagang memperjualbelikan kios yang diberikan pemprov. "Para pedagang bisa diwajibkan membuat pernyataan tidak akan menjual, menyewakan/kontrak dan mengagunkan tempat usaha selama waktu tertentu, hal seperti itu bisa saja dicarikan jalan keluarnya, inikan hanya masalah ada itikad baik atau tidak dari PD Pasar," tutupnya.
Dikonfirmasi terpisah, Humas PD Pasar Jaya, Agus Lamun menegaskan, tidak akan memberikan kios gratis kepada pedagang existing blok VI.
"Tidak mungkin kita kasih gratis, karena Blok VI Pasar Senen bukan pasar rakyat. Blok VI punya potensi finansial," ujarnya saat ditemui di Pasar Gondangdia, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. [lia/merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar