Koalisi Kerempeng Jokowi Jadi Gemuk, Jaminan Pemerintahan Berjalan Lancar?

NasDem dan PKB sudah resmi menyatakan dukungan pencapresan Joko Widodo. Dua partai lain, Hanura dan Golkar, juga mulai merapat. Koalisi gemuk ini bisa menjamin pemerintahan ke depan bakal berjalan lancar?
Pengamat politik Arya Fernandez menganalisa jika PDIP bakal sulit menolak seandainya Hanura dan Golkar memutuskan ikut bergabung dengan Jokowi. Pasalnya, Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden juga terus melakukan manuver.
"Saya tidak yakin jika tidak ada proses tawar menawar. Tidak mungkin tidak ada kompensasi, istilahnya tidak ada makan siang yang gratis," jelas Arya saat dihubungi, Jumat (16/5/2014).
Dengan semakin banyaknya parpol yang bergabung, kekuatan untuk mengusung Jokowi juga sebenarnya semakin besar. Mesin-mesin partai semakin banyak yang bekerja.
Namun jika tidak jeli, nasib Jokowi dan PDIP, seandainya menjadi pemenang Pilpres, bukan jaminan lolos dari sandera. Partai Demokrat dalam pemilu 2009 lalu menjadi buktinya.
Dengan menggandeng banyak parpol, toh pemerintahan SBY-Boediono tidak pernah luput dari kritikan parpol pengusung. Hal yang mungkin saja bakal bisa dialami oleh siapapun juga dalam pemilu ini.
"Tahun pertama memang segalanya baik, tahun kedua mulai ada gejolak, ketiga mulai liar. Tidak ada jaminan pemerintahan yang diusung banyak parpol tidak akan goyah," tandasnya.
Sementara itu Wasekjen PDIP, Eriko Sotarduga menegaskan tidak ada ajang bagi-bagi kursi dalam koalisi partainya dengan PKB dan NasDem. Eriko menjamin, kerjasama ini akan berlangsung untuk lima tahun ke depan.
Eriko sendiri mengakui jika koalisi dengan banyak partai belum tentu pemerintahan bisa berjalan lancar. Namun dengan komitmen yang ada sekarang ini, Eriko yakin jika prediksi gejolak yang ada, bisa diredam.
"Tapi kalau kita berkoalisi dengan rakyat untuk kepentingan, kebaikan rakyat, kita meyakini akan didukung," tandasnya.  [detik]