Tanpa Golkar, PKB Jamain Pemerintahan Jokowi Tetap Efektif

Partai Golkar terlihat semakin mesra dengan PDIP dan dikabarkan bakal bergabung dengan PKB dan NasDem untuk mengusung Jokowi sebagai presiden. Namun niatan ini dipandang sinis oleh PKB yang lebih ingin koalisi dengan jumlah parpol yang tidak banyak.
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, tanpa Golkar pihaknya sudah yakin mampu membangun pemerintahan yang solid dengan jumlah koalisi yang ramping.
"Kami sudah yakin pemerintahan bisa efektif. Kalau melihat sejarah koalisi di Indonesia, pemerintahan itu sebenarnya selalu relatif efektif. Maksudnya tidak ada UU mandek kecuali atas kesepakatan dua pihak pemerintah dan parlemen. Tidak ada anggaran yang disepakati kecuali kesepakatan dua pihak," ujar Kadir saat dihubungi, Jumat (16/5/2014).
Menurut dia, koalisi gemuk seperti yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja tidak efektif untuk mengawal kebijakan pemerintah. Belajar dari itu, dia yakin, koalisi PDIP, PKB dan NasDem bisa berjalan dengan baik.
"Koalisi kemarin hanya sepakat di platform tapi tidak di agenda politik bersama. Misalnya platform sama-sama mau bersepakat perangi korupsi tapi soal cara itu bagaimana. Nah yang perlu kita lakukan adalah menyamakan persepsi soal langkah dan cara bukan cuma cita-cita" tegas dia.
Kendati demikian, masalah diterima atau tidaknya Golkar dalam koalisi Jokowi, dia menyerahkan sepenuhnya kepada PDIP sebagai pimpinan koalisi.
"Kalau menerima partai baru atau tidak itu hak penuh, PDIP, Jokowi dan Bu Mega. Tapi kami ingin kerjasama yang ramping dan solid," pungkasnya.
Diketahui, komunikasi antara PDIP dan Golkar semakin intensif. Setelah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) bertemu dengan Jokowi, kemudian Ical juga sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Golkar menyatakan, kesepakatan koalisi akan ditentukan dalam Rapimnas 18 Mei 2014.  [gib/merdeka]