"Jokowi mendorong Kejaksaan Agung untuk segera menuntaskan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Bus Trans Jakarta dan siap untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Agung agar penyidikan berlangsung efektif dalam mengungkap kejadian yang sesungguhnya," terang Tim Kuasa Hukum Jokowi, Todung Mulya Lubis dalam surat elektronik, Jumat (16/5/2014).
Todung menegaskan, Jokowi, keluarga maupun kerabat sama sekali tidak terlibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan Bus Trans Jakarta tersebut.
"Jika keterangannya dianggap relevan, Jokowi siap memberikan keterangan kepada Kejaksaan," jelas Todung.
Todung mengimbau agar semua pihak untuk tidak memanfaatkan proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung untuk melakukan kampanye hitam (black campaign) dengan memfitnah Jokowi, keluarga maupun kerabat melalui tuduhan yang tidak berdasar bahwa Jokowi, keluarga dan kerabat terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaaan Bus Trans Jakarta.
"Kampanye hitam ini merupakan manifestasi ketakutan terhadap tingginya elektabilitas Jokowi sebagai Capres 2014-2019. Kesederhanaan dan kejujuran Jokowi yang menerbitkan simpati dan antusiasme rakyat telah menimbulkan kegalauan pada pihak-pihak yang hendak berkuasa dengan cara apapun juga termasuk dengan melakukan operasi hitam," jelas dia.
"Kami mengimbau semua pihak agar agenda penting lima tahunan ketatanegaraan Indonesia dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden tidak dinodai dengan operasi hitam yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemenangan," tambahnya.
Tim kuasa hukum Jokowi juga percaya, bahwa Kejaksaan Agung adalah lembaga penegak hukum yang independen dan tidak akan membiarkan insitusinya dipakai untuk kepentingan politik pihak manapun.
"Kami percaya bahwa Kejaksaan Agung tidak akan melibatkan dirinya dalam politik praktis apalagi politik yang mendiskreditkan Capres Jokowi," tutup dia. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar