Koalisi Tanpa Bagi-bagi Kursi? Ngapusi!

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, menilai jaminan tidak ada bagi-bagi kursi di barisan koalisi pendukung Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) berlebihan dan cenderung "ngapusi". Jokowi ditantang untuk menunjukkan bukti kontrak kerja sama kepada publik.
Menurut dosen Fisip UIN itu, jaminan tak ada bagi-bagi kursi dalam koalisi Jokowi, sangatlah absurd. Selain itu mengingkari realitas politik dan semangat zaman yang terkandung dalam konstitusi.
"Anak muda bilang lebay. Kalau memang benar ada garansi itu, tunjukkan kepada publik. Bahwa kontrak kerja sama politik Jokowi antibagi-bagi kekuasaan," tuturnya kepada INILAHCOM, di Jakarta, Jumat (16/05/2014).
Sejatinya, lanjut Teguh, kerja sama politik diperbolehkan konstitusi. Bahwa pasangan capres dan cawapres diusung oleh parpol atau gabungan parpol (koalisi). Sistem ini berarti pengakuan terhadap semi presidensial.
"Artinya apa, bagi-bagi kekuasaan diperkenankan konstitusi. Koalisi pada dasarnya adalah dialog untuk mencapai kompromi. Tentu saja, harus berlandaskan cita-cita luhur yaitu kesejahterakan rakyat," papar Teguh.   [yeh/inilah]