PDIP Yakin Bisa Tumbangkan "Komandan Pasukan Khusus" Prabowo Subianto

Konstelasi pemilihan presiden (pilpres) mendatang akan mengerucut pada opsi dua pasangan capres-cawapres yang akan bertarung, yakni Joko Widodo dan bakal cawapres yang belum diumumkan dan pesiangnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, meyakini bahwa kemenangan akan diperoleh capres yang mereka usung, Joko Widodo (Jokowi), bersama pasangannya kelak.
"Kami meyakini bisa memenangkan pilpres mendatang," kata Basarah di Jakarta, Jumat (16/5/2014).
Dia melanjutkan, dukungan warga masyarakat kepada PDI-P seperti di Pileg 2014 lalu akan berlanjut. Apalagi, ditambah figur Jokowi yang dianggap mewakili keinginan rakyat Indonesia.
Sementara di sisi lain, dukungan parpol akan berdaya guna demi memperkuat proses strukturisasi kerja-kerja pemenangan pilpres. Sejauh ini, masing-masing parpol yang mengusung Jokowi yakni PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem, sudah melakukan persiapan di internal masing-masing.
"Dan pada waktunya nanti, akan disahkan juga tim sukses yang akan dilaporkan ke KPU," kata Baskara.
Walau demikian, dia tak menolak bila pihaknya juga mengantisipasi kemungkinan kecurangan di pilpres, termasuk kecurangan dalam bentuk money politics.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah mensinyalir adanya potensi kecurangan sistematis dan terstruktur di pilpres 2014. Oleh karena itu, Megawati menantang rakyat pendukung Jokowi, khususnya para anak muda, untuk melawan kezaliman itu dengan kekuatan rakyat memenangkan calon yang mereka usung.
Berbicara saat saat deklarasi dukungan parpol ke Jokowi, di Jakarta, Rabu (14/5), Megawati menjelaskan PDI-P tak masalah jika harus berhadapan dengan berapa pun pasangan yang akan berkompetisi di pilpres. Asalkan demokrasi benar-benar ditegakkan.
"Syaratnya, pertama, jangan KPU bermain. Itu masih diduga terjadi karena masih banyak gugatan di MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Megawati.
Kedua, pihak intelijen tak boleh bermain. Ketiga money politics harus ditolak.
"Kita tahu kenapa banyak gugatan masuk ke MK ya karena banyaknya money politics itu," ujar Megawati.
Dan keempat adalah teknologi informasi (IT) dan proses perhitungan suara rawan dimanipulasi.
"Sepanjang kecurangan itu berjalan, jangan bersorak gembira. Karena yang akan ada nanti justru keprihatinan di Indonesia di abad 21," tegas Megawati.  [beritasatu]