"Ya tidak hanya DKI. Saya kira secara nasional," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/4/2014).
Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan beberapa solusi untuk antisipasi kenaikan jumlah warga miskin.
Seperti pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan pembangunan rumah susun untuk warga bantaran kali dan waduk.
Jokowi tidak memungkiri langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta masih terpengaruh oleh perekonomian Indonesia. Terutama langkah yang dilakukan akan percuma jika perekonomian Indonesia menurun.
"Sebetulnya kebutuhan dasar yang basic human need sudah secara total baik melalui KJS, KJP. Itu menuju ke pengurangan itu. Bidang perumahan juga sudah kita berikan, tapi kalau sebuah ekonomi nasional itu turun, ya akan mempengaruhi. Karena garis kemiskinan standar rupiahnya itu ada," ungkapnya.
Selain itu, Jokowi mengingatkan, kebutuhan warga tidak hanya mengenai pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal. Karena pendapatan mereka menjadi permasalahan tersendiri.
"Kebutuhan dasar bukan itu aja. Masalah income, gaji itu pengaruh. Masalah inflasi yang tinggi itu juga pengaruh," tegasnya.
Inflasi Naik
Kemarin, Senin (21/4/2014), Jokowi mengatakan, tingkat inflasi di Jakarta selama tahun 2013 adalah 8 persen. Jumlah tersebut lebih tinggi dari inflasi tahun 2012 yang hanya 4,52 persen. Tetapi angka ini masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 8,38 persen.
"Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Juli 2013 lalu," jelasnya pada saat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (21/4/2014).
Dengan meningkatnya laju inflasi, garis kemiskinan di Jakarta juga menunjukkan peningkatan. Dimana semula senilai Rp 392.571 per kapita per bulan pada tahun 2012 menjadi Rp 434.322 per kapita per bulan pada tahun 2013. Sehingga jumlah penduduk miskin di Jakarta pada September 2013 meningkat menjadi sebesar 375,70 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2012, sebanyak 366,77 ribu orang.
Salah satu penyebabnya adalah jumlah penduduk miskin secara makro antara lain dipengaruhi oleh besarnya garis kemiskinan, yang didefinisikan sebagai sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata pengeluaran perbulan perkapita.
Tetapi, Jokowi menegaskan, meningkatnya jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 2013. IPM menunjukkan peningkatan, dari 78,00 pada tahun 2012 meningkat menjadi 78,33 pada tahun 2013. Peningkatan ini lebih tinggi dari rata-rata IPM nasional, yakni hanya sebesar 73,29.
"Kinerja pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. IPM merupakan indikator yang dapat menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan pendapatan," ungkap Jokowi.
Namun, secara total pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 6,11 persen sedikit lebih lambat dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 6,53 persen. Hal ini didasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 mencapai Rp 1.255,9 triliun, sedangkan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.103,7 triliun. Artinya terjadi peningkatan sebesar Rp 152,23 triliun atau sebesar 13,79 persen.
Sementara PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp 126,12 juta atau meningkat 12,7 persen dibanding tahun 2012 yakni sebesar Rp 111,91 juta. Bila dilihat besaran PDRB DKI Jakarta tahun 2013 atas dasar harga konstan mencapai Rp 477,3 triliun naik Rp 27,5 triliun dibandingkan tahun 2012 yakni sebesar Rp 449,8 triliun.[merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar