Jokowi: Bangunan liar di bawah tol sudah ada sejak dulu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak merasa aneh ketika masih ada bangunan liar berdiri di bawah jalan tol. Karena itu memang sudah ada sedari dahulu dan kini masih dalam proses penertiban.
"Memang ada dari dulu. Satu per satu kita selesaikan. Tapi masih banyak sekali," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/4).
Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui banyaknya pemulung yang masih menempati bangunan liar di kolong tol Wiyoto Wiyono, Jakarta Utara, lantaran tidak ada hukuman atau sanksi jelas bagi mereka.
Padahal, para pemulung tersebut juga membayar sewa bangunan tersebut untuk tempat tinggal. Namun, lanjut Ahok, harga sewa bangunan tersebut lebih murah ketimbang membayar sewa rumah kontrakan.
"Iya banyak, kita masih mau terus beresin sama wali kota Jakarta Utara. Bongkar, pasang lagi. Itu karena tidak ada hukuman yang jelas untuk mereka. Kalau ada makanya beres," ujar Ahok.
Selain itu, menurut Ahok, para pemulung tersebut juga membayar sewa dengan preman setempat. Sementara, bangunan liar tersebut juga dialiri listrik oleh PLN.
"Jadi bukan orang yang menduduki itu yang aneh. Tapi PLN yang aneh. Kenapa kasih listrik ke orang di situ? Kalau itu pencurian ya pidanakan dong. Makanya saya bilangkan lebih gampang ngurus DKI kalau jadi presiden," kata dia.
Sebelumnya, Meski sudah berkali-kali dilakukan penertiban, namun pemulung kembali membangun gubuk-gubuk liar di sepanjang kolong Tol Wiyoto Wiyono hingga area Sungai Bambu, Warakas dan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Puluhan bangunan liar itu mayoritas dihuni pemulung. Rumah yang dibangun dari barang-barang bekas. Para pemulung melengkapi tempat tinggalnya dengan sejumlah barang elektronik, seperti televisi, radio, kipas angin, dispenser, hingga kompor gas.
Papan pengumuman terkait larangan untuk mendirikan bangunan di kolong tol yang terpasang di lokasi itu, sepertinya dianggap pajangan biasa oleh para pemulung. Ancaman penggusuran yang setiap saat bisa dilakukan aparat Pemerintah Kota Jakarta Utara juga tidak membuat mereka khawatir.[mtf/merdeka]