Pengamat: JK Lebih Layak Jadi Mentor Jokowi, Bukan Cawapres

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Maruarar Sirait mengakui calon presiden (Capres) PDIP Joko Widodo (Jokowi) bukan sosok yang sempurna. Oleh karena itu partainya mencari sosok ideal untuk mendampingi Jokowi.
"Kalau ada yang mengatakan ban serep sebagai wakil, itu pasti tidak. Jokowi ini pasti bangun tim, Jokowi ini juga punya kekurangan, jadi kita tidak bisa mendewakan seorang Jokowi," katanya dalam diskusi bertema "Kawin Paksa, Hancurkan Bangsa", di Jakarta, Selasa 22 April 2014.
Ia menambahkan, Jokowi membutuhkan pendamping yang bisa bekerjasama. Menurutnya kerjasama dibutuhkan demi membangun pemerintahan.
"Sebagai seorang yang bekerja dan melihat realitas politik kita juga harus adil. Secara jelas Jokowi ini juga butuh yang membuat dia nyaman, yang tegas," ujarnya.
Hingga saat ini wacana pendamping Jokowi masih dalam pengkajian. PDIP telah mendapat masukan daftar calon wakil presiden. Mulai dari mantan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Ryamizard Ryacudu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD hingga mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.
Pengamat politik dari Cyrus Network, Hasan Nasbi, mengatakan untuk memilih calon wakil presiden (Cawapres) tidak bisa sembarangan. Tidak seperti mencari jodoh yang hanya berdasarkan kecocokan. Menurutnya harus tokoh yang mempunyai kapasitas dan elektabilitas yang tinggi.
Orang seperti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menurutnya tidak perlu mencalonkan lagi sebagai wakil presiden pada tahun ini. Meski berpengalaman sosok ini dianggap tidak tepat untuk berpasangan dengan kandidat capres yang ada saat ini.
Sosok Jusuf Kalla dianggap Hasan sulit untuk menyatukan jalannya roda pemerintahan yang diharapkan. Ia mengingatkan jangan sampai pencarian cawapres justru membahayakan kinerja ke depan.
"Banyak di daerah, kepala daerahnya dan wakilnya itu hanya dua bulan akur, lalu lima bulan selanjutnya malah bertengkar, wakilnya dikurung di kantor mengurusi administrasi," katanya.
Berdasarkan banyak pengalaman seperti ini cawapres jangan sampai dipaksakan. Pemaksaan menurutnya akan merugikan masyarakat pada akhirnya. Hasan mengatakan pencarian cawapres harus mempunyai dasar yang jelas.
"Misalnya Jokowi dicocokkan dengan JK atas dasar apa? Jokowi dicocokkan dengan Mahfud MD atas dasar apa? Apakah ini asal jodoh-jodohan? Jadi ini harus dipertimbangkan. Sering kali orang-orang yang senior berburu jabatan. Orang yang memiliki skill yang baik harusnya menjadi mentor. Seperti JK, ini harus menjadi mentor. Dia ini menjadi kebutuhan bagi komunikasi politik," ujarnya. [vivanews]