Selasa, 22 April 2014

Jokowi Akui KJP-KJS tidak Mampu Dongkrak Kesejahteraan Warga?

Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan program tempat tinggal layak dicetuskan untuk meningkatkan kelayakan hidup warga Ibu Kota. Namun, ketiga program tersebut tidak efektif mengikis kemiskinan di Jakarta, ketika perekonomian Ibu Kota melempem.
"Kebutuhan dasar tidak itu saja, tapi masalah income, gaji juga berpengaruh, kemudian inflasi yang tinggi juga berpengaruh," ucap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, di Balaikota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2014).
Menurutnya, angka kemiskinan tidak bisa ditekan jauh oleh KJP dan KJS, karena angka inflasi yang semakin tinggi. Inflasi ini mempengaruhi perekonomian warga Ibukota. Bahkan pada 2013, angka kemiskinan di DKI Jakarta meningkat 0,02% dibanding periode sebelumnya. Tahun lalu tercatat 375,70 ribu orang (3,72%) berada di bawah garis kemiskinan.
Calon presiden dari PDIP itu menjelaskan KJP, KJS, dan tempat tinggal layak tidak dapat menghilangkan kemiskinan di Jakarta. "KJP dan KJS itu menuju pengurangan kemiskinan itu saja," tuturnya.
Namun, dia meyakinkan Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan taraf kelayakan hidup masyarakat. Salah satunya dengan pemenuhan kebutuhan papan yang layak bagi warga. Walau, lagi-lagi Jokowi menganggap program seperti kampung deret dan rumah susun tidak akan terlalu berpengaruh dalam meningkat kelayakan hidup, jika tidak dibarengi pertumbuhan ekonomi.
"Perumahan juga sudah kita berikan tetapi kalau tetapi kalau ekonomi nasional itu turun akan mempengaruhi, karena garis kemiskinan ada standarnya," terang mantan Wali Kota Solo itu.[Bob/metrotvnews]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar