Berdasarkan banyak hasil hitung cepat, PDIP diprediksi akan menang dalam pemilu legislatif. Perolehan suara sah nasional ada di kisaran 19 persen.
Namun, angka itu masih jauh dari target yang dipatok PDIP di kisaran 27,02 persen. Perbedaan capaian dan target inilah yang kemudian memunculkan banyak spekulasi, salah satunya tentang keberadaan friksi di internal partai.
Menanggapi isu friksi tersebut, beberapa petinggi PDIP berkali-kali membantahnya. Seluruh mesin partai dipastikan solid, menjaga kemenangan pileg, dan siap memenangkan Joko Widodo di arena pilpres.
Bagi PDIP, 2014 adalah tahun penentuan. Istilah mereka, waktu untuk memetik hasil dari konsolidasi internal yang dilakukan selama 10 tahun berada di luar pemerintahan.
"Sekarang saya kasih kalian seorang jagoan (Jokowi). Kalau kalian enggak memenangkan, maka PDIP selamanya enggak akan memiliki presiden," kata Megawati saat menyampaikan orasi politiknya di Lapangan Trikoyo, Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (5/4/2014).
Namun, kemenangan yang ada di depan mata bisa dengan mudah diraih atau malah justru hilang dan kembali gagal, semua tergantung pada strategi yang digunakan PDIP. Meski perkiraan perolehan suara yang didapat partai ini jauh dari target, suara mereka masih berada di posisi teratas yang menempatkan PDIP sebagai masinis dari lokomotif koalisi.
Lagi pula, partai ini punya amunisi lain yang tak ditemukan di partai lain. Amunisi itu bernama Joko Widodo. Pada 14 Maret 2014, Jokowi mendapatkan mandat Megawati untuk menjadi bakal calon presiden dari PDIP.
Serangan untuk Jokowi memang berdatangan, justru setelah mandat Megawati keluar. Namun, tak dipungkiri sejauh ini elektabilitasnya masih tertinggi. Banyak pengamat pun masih menjagokannya. Maka, keberadaan Jokowi dan perolehan suara terbanyak dalam pemilu legislatif memberi ruang gerak yang lebih leluasa bagi PDIP untuk menyusun peta koalisi.
Aturan ketat pun dibuat. Namun, baru Partai Nasdem yang terang-terangan berani merapat ke PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya lebih memilih istilah "kerja sama politik" alih-alih koalisi. Arahnya adalah menyamakan persepsi mengelola negara, bukan sekadar bagi-bagi kursi yang sarat dengan praktik transaksional.
Adapun kriteria bakal cawapres untuk Jokowi juga telah disiapkan dan sama ketatnya. Kandidat itu harus punya komitmen menjadi wakil presiden selama lima tahun. PDIP juga meminta bakal cawapres Jokowi harus mampu menempatkan diri sebagai wakil presiden bila kelak terpilih dan tidak melampaui kewenangan presidennya.
Kriteria selanjutnya, bakal cawapres Jokowi juga harus mampu memperkuat sistem presidensial, memiliki program pro rakyat dan bersungguh-sungguh mengimplementasikan trisakti seperti yang diwariskan oleh Bung Karno. Trisakti adalah doktrin untuk berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Sosok bakal pendamping Jokowi, sebut Tjahjo, dapat dari kalangan politisi maupun profesional. Tjahjo juga menegaskan bahwa partainya tidak berminat membangun kerja sama politik dengan banyak partai. Ia tak ingin meniru gaya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membangun koalisi gemuk tapi kemudian tak efektif.
"Kita harus belajar dan mencermati gelagat pada koalisi parpol-parpol besar 10 tahun ini yang mayoritas di DPR tapi akhirnya tidak mampu mengambil keputusan yang solid. Kasihan rakyat yang memilihnya," ujar Tjahjo, Senin (21/4/2014). Respons pun berdatangan.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, misalnya, langsung bersuara bahwa negara seluas dan sebesar Indonesia ini dikelola tanpa melibatkan banyak golongan. Maka Amien mengusulkan dibangun koalisi gemuk dengan nama koalisi Indonesia Raya. "Kalau itu benar (PDIP ingin koalisi ramping) maka itu mengecewakan," kata dia.
Koalisi Indonesia Raya, sebut Amien, merupakan penyempurnaan koalisi poros tengah yang pernah dibangun pada Pemilu 1999 dengan dominasi partai-partai papan tengah dan berbasis massa Islam. Dengan nama baru, Amien berharap ruh koalisinya juga diperbarui.
Menurut Amien, koalisi baru yang digagasnya ini tak akan hanya melibatkan partai berbasis massa Islam tetapi melibatkan sebanyak-banyaknya partai, termasuk partai nasionalis. Saat ini komunikasi masih terus dijalin untuk mematangkan koalisi tersebut.
Namun, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Achmad Basarah mengatakan partainya akan tetap teguh dengan semangat membangun kerja sama politik yang ketat. Semua peluang dan risiko telah dihitung dan secara sadar dipahami. Termasuk bila harus mengulangi pengalaman pahit, gagal menang dalam pilpres.
"Tentu semua perjuangan bukan tanpa risiko. Tapi sikap itu kami bangun dengan suatu kesadaran, dengan partai politik yang sudah belajar dari kesalahan masa lalu," kata Basarah. Karenanya, peluang PDIP untuk menang dan kalah pun menjadi masih sama-sama terbuka.
Setidaknya ada dua bakal capres yang dianggap dapat menyaingi Jokowi. Satu kandidat adalah bakal capres dari Gerindra, Prabowo Subianto. Kandidat lain, bakal capres dari Golkar Aburizal Bakrie. Asumsinya, tokoh-tokoh ini bermodalkan perolehan suara dari partai masing-masing yang menempati posisi tiga besar menurut perkiraan hitung cepat saat ini.
Barangkali, kuncinya ada pada keputusan soal bakal cawapres Jokowi. Keputusan yang tepat akan membawa langkah PDIP menuju kemenangan. Sebaliknya, bila keputusan salah, maka kandidat lain bisa jadi akan menyalip di tikungan terakhir.
Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yudha mengatakan, semua partai akan menerima bila figur berlatar belakang partai politik berbasis massa Islam dipinang menjadi bakal cawapres bagi Jokowi. Langkah itu, imbuh dia, sekaligus akan memastikan wacana koalisi Indonesia Raya akan hilang dan terlupakan.
Menurut Hanta, wacana membangun koalisi Indonesia Raya dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar dari partai yang bergabung. Gabungan suara dari partai politik berbasis massa Islam dalam pileg lebih dari 20 persen, sebut dia, bisa memastikan dukungan untuk Jokowi cukup mencorong. "Semua partai lagi menunggu, kalau ada yang diminta jadi cawapres Jokowi, maka koalisi (Indonesia Raya) ini tak akan dibahas lagi," kata Hanta.
PDIP tentu tak ingin membuang kesempatan emas ini. Komunikasi dengan semua partai politik terus dilakukan. Ada tiga figur yang diutus membuka peta koalisi, yakni Tjahjo, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Puan Maharani, dan Jokowi. Mereka pun berjanji akan segera mengumumkan bakal pendamping Jokowi.
Namun, definisi "segera" menurut PDIP itu bisa hitungan jam, hari, bahkan pekan. Semua langkah barangkali sekarang sedang dihitung dengan sangat cermat, atas nama hasrat menang dan menjalankan kekuasaan.
Satu hal yang mungkin harus dicatat baik-baik oleh PDIP adalah masyarakat yang menitipkan harap kepada partai ini akan menagih pelunasan janji tentang pemerintahan yang solid, program pro rakyat, dan mewujudkan "Indonesia hebat" sebagaimana slogannya dalam pemilu kali ini. Rakyat menunggu.[kompas]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar