Internal PDIP begejolak menghadapi masih kuatnya ambisi ketua umum
Megawati Soekarnoputri menjadi capres, di tengah tingginya elektabilitas
Jokowi. Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, menilai
mestinya keputusan capres disepakati dalam sebuah konsesus.
"Di
dalam internal partai belum ada kebijakan partai yang mengurus
kepemimpinan nasional, bagaimana mengusung capres belum ada aturan main.
Akibatnya tidak ada kepastian. Padahal memimpin partai berbeda dengan
memimpin republik," kata Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif
dalam diskusi di Kantor Partai NasDem, Jl RP Soeroso, Jakpus, Senin
(23/12/2013).
Menurutnya, keputusan terkait negara (capres),
harusnya bisa melibatkan internal secara luas dalam konsensus bersama.
Bahkan kalau perlu kader terbawah sekalipun dilibatkan.
"Konvensi
bukan hanya pengurus di elit, mestinya melibatkan pendukung partai
untuk mengatasi kebuntuan. Paling tidak yang punya KTA itu bisa ikut
atasi kebuntuan," paparnya.
Yudi menilai, jika semua keputusan
dikembalikan kepada ketua umum, baik urusan partai apalagi negara, maka
tidak ada solusi untuk melahirkan pemimpin terbaik.
"Tidak hanya
harus didengar ketua umum, tapi dan sebagai kebijakan partai tidak
adanya konvensi mengakibatkan keputusan bersifat elitis. Maka tidak ada
cara mengatasi hal itu," ucapnya.
"Jadi yang diusung itu harus dipastikan yang terbaik," imbuh penulis buku 'Negara Paripurna' itu.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar