Menkum HAM minta birokrat contoh Jokowi dan Risma

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) menyelenggarakan acara dialog bertema "Membangun Pelayanan Publik yang Profesional dan Anti Korupsi". Acara tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem negara yang bebas dari korupsi.
Dalam diskusi tersebut, hadir Ketua Menkum HAM Amir Syamsuddin, Wakil Menkum HAM Denny Indrayana, Dirut PT KAI Ignatius Jonan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani serta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Amir Syamsuddin yang membuka acara tersebut, menilai praktik korupsi di negeri ini lebih dominan di dalam lingkungan birokrasi. Amir mengajak kepada lembaga instansi negara yang terkait untuk dapat memberikan pelayanan baik terhadap masyarakat.
"Kami harap pembelajaran dari pengalaman dalam ikhtiar pelayanan publik dari instansi mereka," kata Amir dalam sambutannya di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Senin (23/12/2013).
Amir menjelaskan, birokrasi publik yang ada di Indonesia saat ini masih penuh dengan penyimpangan, seperti adanya pungutan liar dan praktik korupsi. Lebih lanjut, Amir menambahkan, masih ada pelayanan publik masih lama untuk memproses kepentingan masyarakat.
"Kami berharap dari diskusi ini mendapatkan motivasi untuk lebih inovatif dalam perbaikan pelayanan publik dan pelayanan yang sifatnya out of the box dalam rangka perbaiki pelayanan publik," tandas Amir.

Sumber :
merdeka.com