Calon Presiden RI yang juga Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo
(Jokowi) diapresiasi atas kepedulian, keberanian, dan keberpihakannya
kepada masyarakat melalui program-program kerakyatan di Provinsi DKI
Jakarta. Salah satunya adalah program Kampung Deret, yang awalnya memicu
rasa skeptis, namun belakangan mengundang decak kagum.
Menurut Ahli Tata Kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat
Supriyatna, yang terlibat dalam program Kampung Deret itu, keberhasilan
program itu tak lepas dari kepemimpinan Jokowi dan wakilnya Basuki
Tjahaja Purnama.
Sejak awal Jokowi sudah menekankan beberapa prinsip dilaksanakannya
program Kampung Deret. Yakni bahwa untuk rakyat, berapapun biayanya,
sebagai pemimpin, Jokowi akan berikan. Kedua, penerima bantuan program
harus mengikuti kriteria yang ditetapkan. Jangan dibagikan ke anggota
masyarakat karena merupakan sanak famili dari aparat birokrasi, namun
harus ke masyarakat kalangan miskin dan kurang mampu.
"Dan hasilnya, kepemimpinan Pak Jokowi sangat mempengaruhi keberhasilan program ini," kata Yayat di Jakarta, Sabtu (24/5/2014).
"Gambarannya begini. Program ini sifatnya bantuan dan gratis. Apakah
ada pemimpin di kota lain, yang duit APBD banyak, mau berbuat seperti
ini? Kesehatan gratis, pendidikan gratis. Di Jakarta, duitnya banyak nih, maka dibantu lagi di perumahan. Kalau duit lebih banyak, saya yakin, ya lebih banyak yang dibantu," bebernya.
Dari situ, Yayat merefleksikan bahwa yang dilakukan Pemprov DKI
Jakarta di bawah Jokowi melalui Program Kampung Deret adalah prinsip
bahwa seorang pemimpin takkan mau jadi kaya sendiri.
"Mau jadi pemimpin ingin cari apa? Ingin kaya dan cari kekuasaan?
Atau mengabdi? Maka disinilah terjadi konsep pengabdian. Kalau memang
tujuannya memperbaiki masyarakat, dibuatlah seperti ini," jelasnya.
Yayat menjelaskan bahwa di masa lalu, sebenarnya sudah banyak program
sejenis. Misalnya Program Perbaikan Kampung, lalu di Kementerian
Pekerjaan Umum dengan Program P3KT.
"Bertahun-tahun bantuan dari pusat, tapi malah tak dilakukan," kata dia.
Beda dengan Jokowi, yang muncul dengan program semacam Kampung Deret,
dan berhasil melaksanakannya. Dengan itu, Yayat meyakini apabila Jokowi
jadi pemimpin RI, maka program seperti Kampung Deret di Jakarta pasti
bisa diaplikasikan untuk seluruh Indonesia.
"Jokowi bisa melakukannya kalau ini mau diangkat menjadi program
nasional. Saya bahkan memimpikan ini dibangun secara nasional bahwa
kawasan kumuh perkotaan dikurangi alias no slum," jelasnya.
Dia melanjutkan konsep program semacam Kampung Deret mudah dijalankan
asal ada kemauan pemimpin. Yang lebih penting, jangan ada bancakannya.
"Kepemimpinan penting untuk bisa memastikan pelaksanaannya. Karena
rakyat haus sentuhan dari pemimpin yang peduli rakyatnya. Kalau pemimpin
ingin dikenang, kenanglah dengan sesuatu yang baik dan jangan korupsi,"
ujar Yayat.
Lebih jauh, dia menilai program Kampung Deret bisa menjadi bagian
dari konsep Revolusi Mental yang pernah diajukan Jokowi. Yakni melalui
tiga tahap dimulai dengan revitalisasi perumahan, dilanjutkan
revitalisasi ekonomi melalui pembangunan kampung ekonomi kreatif.
"Setelah kampung deret, bangun kampung ekonomi kreatif. Jadi kampung
deret jangan sekedar bikin orang senang terima bantuan. Tapi bangun juga
ekonominya," jelas Yayat.
Tahap ketiga adalah revitalisasi sosial. Ketiga tahap itu, apabila
disebarkan ke seluruh Indonesia, maka rakyat Indonesia akan menjadi
bagian dari 'Kampung Mandiri'.
"Jadilah kita berdikari, yang merupakan salah satu konsep Trisakti
Bung Karno. Itulah revolusi mental melalui kampung deret," ujarnya.
Yayat menilai kemampuan manajerial Jokowi sebagai gubernur berhasil
menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di dalam program kampung
deret. Walau demikian, ada beberapa poin evaluasi, khususnya bila
program itu akan dibawa ke tingkat nasional.
Pertama, harus ada tim pendahulu yang melakukan studi menyeluruh atas
kelaikan lokasi dan jumlah warga yang menerima bantuan. Tim itu juga
akan mempelajari sejauh mana biaya program mencukupi kebutuhan
revitalisasi perumahan warga.
Kedua, masyarakat didorong untuk membuat tabungan sendiri seandainya
jumlah biaya yang digelontorkan Pemerintah masih kurang. Sebagai
catatan, di DKI Jakarta, setiap rumah diberi bantuan Rp 54 juta.
Ketiga, memastikan tidak adanya pungutan dari aparat birokrasi di atas hingga tingkat RT/RW, dengan membuka posko pengaduan.
"Kepemimpinan penting untuk bisa memastikan pelaksanaannya. Saya
yakin Pak Jokowi sudah teruji dan bisa melakukannya," tegas Yayat.
"Dulu banyak yang tak percaya kampung deret. Sekarang, setelah jalan,
ternyata berhasil. Sekarang berbondong-bondong orang mengajukan
permohonan agar ikut program ini," pungkasnya. [beritasatu]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar