Permudah Birokrasi Pusat dan Daerah, Ahok Dukung Jokowi Jadi Presiden

Banyaknya pelaksanaan pembangunan dan penataan kota Jakarta terbentur birokrasi berbelit-belit antara pusat dan daerah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan dirinya menjadi Presiden RI.
Ahok melihat kewenangan gubernur dan wakil gubernur (wagub) terbatas. Karena di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara juga ada kewenangan Pemerintah Pusat. Kondisi ini yang menyebabkan gubernur dan wagub DKI sulit menerapkan aturan di area kekuasannya sendiri.
"Makanya saya bilang agar lebih gampang ngurus Jakarta lebih gampang jadi presiden ketimbang gubernur," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (7/5/2014).
Untuk itu, supaya persoalannya birokrasi menjadi lebih mudah dan tidak berbelit-belit, Ahok mendukung Jokowi terpilih menjadi presiden. Sehingga, dapat membantu dirinya menyelesaikan permasalahan Jakarta dan membenahi Ibukota.
"Karena itu, Jokowi nyapres supaya bisa kontrol polisi, kontrol Jaksa. Saya saja kalau Pak Jokowi tidak jadi capres, biar saya saja yang jadi capres. Biar lebih mudah beresin Jakarta," ujarnya.
Salah satu rumitnya permasalahan Jakarta adalah pengaturan lalu lintas di area Gadjah Mada-Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Beberapa kali Basuki menemukan pengendara motor yang melintas menyeberangi jalan tanpa aturan. Selain melanggar lalu lintas, juga membahayakan nyawa pengendara dan orang di sekitarnya. Sayangnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI tidak dapat menilang oknum pengendara yang nakal.
"Coba lihat saja Dishub kita, tidak bisa menilang orang potong (jalan). Kita kalau pulang lewat Gajah Mada-Hayam Wuruk, itu ketemu motor nyebrang melintang seenaknya, bisa ketabrak berapa kali kita. Bisa tidak Dishub turun buat nangkap? Tidak bisa," ceritanya.
Kemudian, lanjutnya, saat pelanggaran tersebut diajukan ke pihak kepolisian, muncul lagi masalah baru. Pemprov DKI ingin memberlakukan tilang biru agar pengendara nakal jera. Meski polisi mematuhi, namun pihak Kejaksaan ingin agar tilang merah yang diberlakukan.
"Terus polisi bilang mau bantu kita. Suruh kasi tilang biru saja biar bisa denda maksimal supaya orang kapok. Eh jaksa protes karena maunya merah. Yang bisa ngatur Jaksa dan Polisi siapa? Ya presiden. Makanya Pak Jokowi jadi presiden saja deh, biar gampang urusannya," tegasnya.  [beritasatu]