Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah berhasil membangun sistem pemerintahan yang benar di tubuh Pemprov DKI Jakarta. Dengan tertatanya sistem yang baik, siapa pun yang menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi akan lebih mudah.
Pembenahan sistem pemerintahan terlihat dari peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Saat menjabat gubernur, APBD DKI 2012 baru mencapai Rp 41 triliun. Namun pada 2014 telah mencapai Rp 72 triliun.
"Prestasi Jokowi yang belum pernah dicapai gubernur sebelumnya adalah peningkatan pendapatan daerah yang sangat signifikan. Bayangkan dalam dua tahun saja APBD DKI bisa bertambah Rp 30 triliun. Ini sangat luar biasa," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Syahrial kepada Beritasatu di Jakarta, Rabu (7/5/2014).
Menurut Syahrial, target Pemprov DKI dalam APBD 2015 mendatang mencapai Rp 100 triliun. Artinya, lanjut dia, pengelolaan pendapatan daerah berjalan baik dan efiesien. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak daerah dilakukan dengan cara intensifikasi dan ektensifikasi.
Selain pendapatan daerah yang naik signifikan, sambung Syahrial, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah dinikmati warga miskin kota selama dua tahun terakhir. Selain itu, di bidang penataan, Jokowi telah berhasil membenahi sejumlah waduk pengendali banjir seperti Waduk Ria-rio dan Pluit.
Selain itu, proyek MRT sudah berjalan dan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) meningkat dari tahun 2012 hanya sekitar Rp 1,7 juta sekarang Rp 2,4 juta.
"Hal yang paling penting adalah Jokowi berhasil menekan kebocoran anggaran. Reformasi birokrasi juga sudah berjalan dan butuh waktu dalam pemantapan," kata Syahrial. [beritasatu]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar