“Anggaran KJP cair sebentar lagi,” kata Jokowi seusai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Lapangan IRTI Monas, Jakarta, Selasa (20/5).
Namun ketika ditanya kapan pencairan anggaran KJP dapat dilakukan, Jokowi menyatakan tidak tahu menahu. Dia hanya meminta awak media untuk bertanya kepada instansi yang mencairkan anggaran tersebut, yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI dan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.
“Ya saya enggak tahu kapan cairnya. Ya tanya saja ke yang cairkan anggaran itu,” ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan saat ini anggaran KJP sedang dalam proses pencairan. Setelah cair dari BPKD, maka anggaran tersebut akan langsung diberikan ke Disdik DKI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima KJP.
“Pokoknya sekarang KJP lagi dalam proses pencairan,” ucapnya.
Menurutnya surat imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak salah. Hal itu dilakukan KPK untuk menjaga dana bantuan sosial (Bansos) dan dana hibah tidak digunakan untuk kepentingan politik.
Justru yang dilarang oleh KPK adalah pemberian dana bansos atau hibah kepada yayasan perorangan, bukan yayasan resmi Pemprov DKI.
“Ya imbauan KPK tidak apa-apa. Bukan untuk KJP kok. Itu yang enggak boleh itu adalah bantuan-bantuan untuk yayasan,” tuturnya.
Adapun besaran dana KJP adalah Rp 240.000 untuk tingkat SMA/SMK/MA, Rp 210.000 untuk tingkat SMP/MTs, dan Rp 180.000 untuk tingkat SD/MI. Dana ini biasanya turun atau cair setiap tiga bulan kepada para peserta didiknya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah memerintahkan BPKD DKI segera mencairkan anggaran bansos dan dana hibah yang dialokasikan dalam APBD DKI 2014 sebesar Rp 1,2 triliun. [beritasatu]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar