Sunarti, Ketua Umum SBSI 1992, menegaskan pihaknya menilai prestasi Jokowi adalah nol besar dalam menyelesaikan persoalan buruh di Jakarta. Meski upah layak hidup dinaikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta, ternyata hal itu tidak dilaksanakan oleh perusahaan tempat buruh bekerja.
"Percuma Jokowi (jadi Presiden). Dulu dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta, dia (Jokowi) menyepakatinya, ternyata aturan tersebut tidak diikuti oleh perusahaan.
Kemudian dilakukan penangguhan. Hingga saat ini mana?" kata Sunarti di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (1/5/2014).
Ia menilai kebijakan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak ada bedanya dengan para penentu kebijakan pendahulunya yang hanya mengumbar janji kemudian melupakannya begitu saja.
"Bagi saya dia sama juga. Apa sih bedanya? Jangan merasa hebat, dalam pelaksanaannya nihil. Jangan sok-sokan mendukung buruh," tuturnya. [tribunnews]
Siapa orangnya yg gak mau upahnya naik? Gue yakin P Jokowi mau menaikkan upah buruh. Tapi persoalannya yg membayar upah buruh kan pasti yg mempekerjakan buruh yaitu perusahaan bukan P Jokowi. Coba cari & pelajari terkait hal ini di google. Selama ini yg keberatan naikkin upah buruh itu perusahaan dan APINDO. Bahkan perusahaan & APINDO berencana mengganti tenaga manusia dg mesin, merekrut tenaga kerja dr Filipina yg katanya lbh berkualitas, menutup perusahaan atau pindah ke luar negeri. Nah hal tsb bisa jadi bumerang juga kan? Makanya P Jokowi bersikap terbuka utk berdialog scr bipartit atau tripartit seperti thn yg lalu yg berhasil naikkin upah walau tdk sesuai dg tuntutan buruh. Makanya jangan menghilangkan secuilpun kebaikan seseorang dg istilah nol besar atau nihil.
BalasHapus