Herdi Sahrasad Tantang Jokowi Hapus Outsourcing

Karena tak digubris oleh bakal calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi), ditantang keberaniannya untuk menghapus sistem alih daya (outsourcing) peninggalan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, mengatakan penghapusan sistem outsourcing merupakan bagian dari konsistensi dan komitmen seorang capres dalam memperjuangkan nasib buruh. Menurutnya memperjuangkan nasib buruh tak cukup hanya mendatangi rumah buruh yang sakit, seperti yang baru saja dilakukan Jokowi pada saat hari buruh.
"Bagaimana pun, melayani itu bukan mendatangi rumah buruh. Melayani itu melakukan kebijakan yang memihak buruh. Harus berani mengungkapkan visi misinya akan memihak buruh dengan menghapus outsourcing. Buruh minta hapus outsourcing, itu manusiawi," papar Herdi saat dikonfirmasi, Kamis (1/5/2014).
Herdi mengingatkan jika Jokowi tidak berani menjamin akan menghapus sistem outsourcing, maka bisa dipersepsikan Jokowi tidak memihak buruh. Menurutnya hal itu akan berdampak pada perolehan suara Jokowi dari kaum buruh.
"Berarti Jokowi tidak memihak buruh (kalau tidak berani hapus outsourcing). Kalau ragu-ragu, Jokowi akan ditinggalkan buruh dan suaranya makin tergerus. Kalau ragu-ragu, buruh juga akan ragu-ragu pilih dia," tuturnya.
"Masalah yang harus dihadapi Jokowi, dia harus berani bersumpah kalau dia terpilih akan hapus outsourcing dengan UU baru yang lebih adil dan memihak kepentingan buruh," tambahnya.
Sebelumnya siang tadi sekitar pukul 12.20 WIB, Jokowi bersama politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menjenguk dua orang buruh yang tengah sakit di kawasan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
Jokowi juga mengatakan sebaiknya para buruh saling membantu sesama dengan cara urunan membeli kebutuhan yang paling diperlukan, misalnya ambulans untuk membantu rekan buruh yang sakit.