Nama ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) belakangan santer digadang-gadang bakal menjadi cawapres dari Joko Widodo. Namun, apabila benar JK jadi pendamping Joko Widodo dikhawatirkan ia akan mendominasi pemerintahan.
Sikap dominan JK tersebut sudah terlihat saat mendampingi SBY periode 2004-2009.
"Itu sudah terbukti," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, Kamis (1/5/2014).
Menurut Qodari, partai politik harus berpikir ulang apabila hendak mengusung JK menjadi cawapres. Sebab, jika melihat elektabilitasnya pada pilpres 2009 lalu, JK yang berpasangan dengan Wiranto berada di posisi paling bawah dengan 12 persen suara, jauh di bawah elektabilitas Mega dan Prabowo yang mencapai 26 persen.
Qodari menyatakan yang paling penting saat ini adalah memilih figur yang tepat. Capres dan cawapres tentu harus dapat bersinergi dengan baik. Hal ini untuk mendukung dan memperkuat sistem presidensial, jika keduanya memimpin pemerintahan.
Sementara itu Pengamat Politik Konsep Indonesia (Konsepindo), Budiman, menyatakan akhir-akhir ini terjadi banyak penolakan terhadap JK untuk diusung menjadi cawapres. Penolakan ini didasari kepada rasa simpati kepada mantan wapres itu agar menjadi guru bangsa.
"Kalau saya melihat, beliau adalah guru bangsa, penasihat bangsa ini. Jadi beliaulah yang menasihati presiden dan jajarannya," kata Budiman. [tribunnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar