Demo Tolak Penutupan Dolly 'Disusupi' Aksi Dukung Jokowi

Ada aksi dukung Joko Widodo (Jokowi) di balik aksi demo pekerja lokalisasi Gang Dolly Surabaya, Jawa Timur, yang digelar bersama dengan acara peringatan May Day, Kamis (1/5). Aksi yang digagas Forum Pekerja Lokalisasi (FPL) itu, memang sengaja digelar bersamaan dengan peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Pahlawan.
Namun, dibalik aksi penolakan penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu, 'terselip' kampanye pencapresan Gubernur DKI Jakarta.
Tak ada penjelasan detail soal dukungan untuk Jokowi tersebut. Meski begitu, aksi dukungan untuk calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu terlihat jelas dari PIN berbentuk bundar warna merah bertuliskan JK4P, yang dikenakan para demonstran.
Selain itu, massa FPL juga menggunakan tanda pengenal ikat pita berwarna merah putih di lengan sebelah kanan. FPL sendiri merupakan gabungan dari elemen masyarakat Gerakan Rakyat Bersatu, Paguyuban Pekerja Lokalisasi (PPL) dan KRI (Komunitas Rakyat Independent).
"Tidak tahu siapa yang kasih tadi. Peserta demo tadi dikasih PIN ini (PIN JK4P) sebelum demo dan disuruh makai," kata salah peserta aksi tolak penutupan Gang Dolly.
Seperti diketahui, sekitar 500 orangyang terdiri dari mucikari, pekerja seks komersial (PSK) dan para pedagang kaki lima (PKL) sekitar lokalisasi, menggelar aksi di Gedung Grahadi bersama dengan aksi buruh memperingati May Day.
Aksi para pekerja lokalisasi ini sendiri, dimulai dengan melakukan longmarch dari Gang Dolly menuju Gedung Grahadi. Sambil berjalan, mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan "Perjuangan Rakyat Tak Pernah Mati" dan "Soekarwo/Risma Gagal Menyejahterakan Rakyat."
Rabu kemarin, politisi asal PDIP, Rieke Diah Pitaloka juga datang ke Surabaya untuk menggelar rapat aksi May Day bersama perwakilan buruh se-Jawa Timur. Dalam rapat koordinasi itu, Rieke yang akrab disapa Oneng itu juga mengkampanyekan aksi dukung Jokowi. Setelah itu, secara tiba-tiba, hari ini PIN JK4P juga dikenakan di dada para demonstran Gang Dolly.
Sekadar tahu, beberapa hari lalu, Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya, juga sempat mengatakan kepada beberapa wartawan, ada banyak cara yang bisa ditempuh tanpa harus menutup Gang Dolly. Diakui atau tidak eksistensi lokalisasi Dolly ini masih dibutuhkan masyarakat.
"Soal solusi itu banyak pilihan, yang penting adalah memikirkan warga kota Surabaya yang di sekitar lokalisasi," katanya waktu itu.
Menurutnya, perekonomian warga sekitar Gang Dolly, tidak bisa lepas eksistensi lokalisasi yang konon terbesar se-Asia Tenggara itu. "Kalau mucikari dan PSK memang gampang, cukup diberi pelatihan dan pesangon, beres dan selesai, tetapi bagaimana dengan masyarakat sekitar yang asli warga kota Surabaya, ujar mantan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini.
Padahal, sesuai rencana Pemkot Surabaya dan Gubernur Jawa Timur sudah sepakat akan menutup lokalisasi Gang Dolly sebelum Bulan Ramdhan tahun ini (2014). Nyatanya, rencana ini ditentang oleh Whisnu yang baru menjabat sebagai wakil wali kota menggantikan Bambang DH yang mundur karena maju sebagai calon gubernur pada Pilgub Jawa Timur 2013 lalu.  [did/merdeka]