Direktur Eksekutif ISC, Andry Kurniawan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil surveinya perpaduan kandidat presiden yang berlatarbelakang sipil-Jawa/militer dengan Wapres dari kalangan militer/luar Jawa, atau sebaliknya ternyata masih menjadi primadona masyarakat untuk melihat calon pemimpin bagi bangsa Indonesia ke depan.
"Ini menandakan bahwa dikotomi sipil-militer masih tertanam kuat di benak pemilih," kata Andry dalam rilis kepada merdeka.com, Kamis (1/5/2014).
Andry menjelaskan, ketika pihaknya menanyakan kepada responden, dari kalangan mana menurut anda yang paling cocok untuk mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2014, ternyata mayoritas publik menjawab sosok dari kalangan militer menempati posisi teratas dengan 47,3 %, disusul dari birokrat 23,7%, pengusaha 18,2%, tokoh politik dari eksternal PDIP 15,1%, dan dari internal PDIP 9,3%.
"Hal ini mengindikasikan bahwa dwitunggal sipil-militer dianggap akan bisa meningkatkan elektabilitas bagi pasangan tersebut," tuturnya.
Andry menambahkan, sebanyak 30,3% publik mengharapkan pemimpin mendatang harus bisa menyelesaikan isu dan tantangan keamanan, setelah itu 59,6% mengharapkan penerapan pemberantasan korupsi dan sebanyak 27,4% publik mengharapkan pengentasan kemiskinan.
"Karena itu, tokoh militer sebagai cawapres Jokowi dianggap publik sangat diperlukan untuk menghadapi segala kemungkinan terjadinya kekacauan (konflik) pascapemilu," tegasnya.
Lebih lanjut Andry menuturkan, yang menarik adalah publik melihat bahwa sosok militer pendamping Jokowi dalam Pilpres nanti justru sebagai antisipasi menghadapi Prabowo Subianto yang merupakan mantan Danjen Kopassus sebagai potensial kompetitor yang dikenal tegas dan berani.
"Masyarakat melihat bahwa kontestasi Jokowi versus Prabowo dalam Pilpres akan berlangsung sengit, karena keduanya memiliki popularitas dan elektabilitas yang setara. Dengan kata lain, pasangan cawapres Prabowo yang sudah pasti berasal dari kalangan sipil akan bisa mengalahkan Jokowi, kecuali jika cawapresnya dari militer," ungkapnya.
Menurut Andry, publik menilai cawapres militer untuk Jokowi sesuai dengan visi misi dan tagline PDIP yakni 'Indonesia Hebat'. Karena itu, menurutnya, dalam hasil surveinya tersebut menempatkan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Ryamizard Ryacudu sebagai sosok yang tepat mendampingi Jokowi.
"Ryamizard Ryacudu adalah figur dari militer yang oleh publik dinilai pas sebagai cawapres pendamping Jokowi sebesar (21,5%,), disusul Jusuf Kalla (19,1%,), Mahfud MD (14,3%), Ahok (12,9%), Puan Maharani (10,6%), Agus Martowardojo (8,4%,) dan yang menjawab tidak tahu sebesar 13,2%," paparnya.
Tampilnya mantan KSAD di era pemerintahan Megawati di posisi teratas pilihan publik ini tidak terlepas dari berlatar belakang militer non-jawa, dan dipandang mampu mensubordinasikan diri dengan Jokowi dalam kabinet pemerintahan jika terpilih kelak.
"Dengan kata lain, stigma munculnya 'dua nahkoda dalam satu kapal' diduga kuat tidak akan terjadi nanti. Dibanding nama-nama cawapres Jokowi yang lainnya, Ryamizard dinilai memiliki kemampuan bekerjasama dengan Jokowi dalam menjalankan program-program pemerintahan yang disiapkan PDIP," jelasnya.
Survei ISC dilaksanakan pada tanggal 12-18 April 2014 di 33 Provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Yang disurvei oleh ISC adalah sejumlah tokoh yang telah diwacanakan dan beredar di berbagai media sebagai kandidat kuat calon Wakil Presiden Jokowi.
Populasi dari survei ini adalah seluruh calon pemilih dalam Pemilu 2014 atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan/atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah. Jumlah sampel sebesar 1070 responden, diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling). Margin of error +/- 3 persen, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan responden dengan pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Penentuan responden dalam setiap KK dilakukan dengan bantuan kish grid. Uji kualitas dilakukan melalui telephone-check dan spot-check sebesar 20 persen dari total sampel. Survei ISC didanai secara mandiri, dan bukan hasil resmi dari KPU. [did/merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar