Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, setelah LKPJ diterima, DPRD bakal mempelajari di komisi-komisi yang ada. "Saya kira laporan yang disampaikan oleh pak Gubernur tadi wajar dan sesuai dengan perkembangan yang ada selama tahun 2013 lalu," ujarnya usai Rapat Paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, , Senin (21/4).
Ia mengatakan, pimpinan DPRD akan mendorong anggota DPRD di lima komisi untuk memberikan pendapatnya.
"Mudah-mudahan bisa kita selesaikan segera untuk pendapat Fraksi," ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, untuk laporan penggunaan APBD, Pemerintah Provinsi DKI hanya bisa melaporkan. Sementara auditnya dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan DKI.
Nantinya BPK akan menyampaikan opininya pada 2014 pertengahan. "BPK kan auditor resmi negara, itu ada forumnya sendiri. BPK akan menyampaikan opini dari laporan realisasi APBD 2013, jadi beda dengan laporan kinerja Gubernur," tuturnya.
Klaim Jokowi Sepanjang 2013
Dalam pidatonya, Jokowi memberikan gambaran hasil pembangunan secara makro. Antara lain, pembangunan di DKI Jakarta yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Ekonomi dan Indikator Sosial sampai dengan tahun 2013.
"Kinerja pembangunan IPM di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dengan meningkatnya angka IPM dari 78,00 pada tahun 2011 meningkat menjadi 78,33, pada tahun 2012, lebih tinggi dari rata-rata IPM nasional, yakni sebesar 73,29," ujar Jokowi.
Jokowi merinci, dari Indikator Ekonomi, terlihat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 mencapai Rp1.255,9 triliun, sedangkan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp1.103,7 triliun yang berarti terjadi peningkatan sebesar Rp152,23 triliun atau sebesar 13,79 persen.
PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp126,12 juta atau meningkat 12,7 persen dibanding tahun 2012 yakni sebesar Rp111,91 juta. Bila dilihat Besaran PDRB DKI Jakarta tahun 2013 atas dasar harga konstan mencapai Rp477,3 triliun naik Rp27,5 triliun dibandingkan tahun 2012 yakni sebesar Rp449,8 triliun,
Alhasil, secara total, pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 6,11 persen sedikit lebih lambat ketimbang tahun 2012 yang mencapai 6,53 persen.
Jokowi merinci, tingkat Inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2013 adalah sebesar 8,00 persen, lebih tinggi dari inflasi tahun 2012 yaitu 4,52 persen, namun lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 8,38 persen. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Juli 2013.
Kemudian Garis Kemiskinan di DKI Jakarta juga menunjukkan peningkatan, dari Rp392.571 per kapita per bulan pada tahun 2012 menjadi Rp434.322 per kapita per bulan pada tahun 2013.
"Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2013 tercatat sebesar 375,70 ribu orang (3,72 persen) meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin sebesar 366,77 ribu orang (3,70 persen) pada September 2012," tuturnya. [Ahmad Sabran/tribunnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar