"Prinsipnya kabinet kerjasama parpol kecil, ramping," kata Tjahjo dalam keterangannya, Senin (21/4/2014).
Tjahjo mengatakan salah satu mandat Jokowi sebagai calon presiden untuk menegakkan pilar daulat politik Trisakti.
Dimana hal itu bisa terbentuk dengan kepemimpinan nasional yang kuat dan didukung program kerja pro rakyat.
"Pemimpin yang kuat justru akan memiliki karakter yang kuat setia pada idiologi partai yaitu Pancasila 1 Juni dan berkomitmen menegakkan NKRI serta UUD45 dan Kemajemukan Bangsa dan pemimpin yang kuat akan mampu memegang teguh perintah perjuangan menerapkan Trisakti dalam setiap pengambilan keputusan politik pembangunan nasional," ujarnya.
Selain itu, kata Tjahjo, kepemimpinan yang kuat juga didukung kerjasama politik di parlemen khususnya kebijakan politik anggaran dan politik legeslasi guna mendukung program Pro Rakyat.
"Ini yang ditawarkan dalam lobi dengan pimpinan Parpol yang pada prinsipnya dapat dipahami, misalnya Nasdem dengan program restorasinya," kata Tjahjo.
Tjahjo juga menjelaskan pihaknya tidak menginginkan kerjasama antarparpol dimulai dari pembagian kursi kabinet atau posisi tawar wapres.
"Misalnya, kabinet kerja harus banyak mendengar aspirasi masyarakat dan harus berkerja keras memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut," tuturnya.
Anggota Komisi I DPR itu mengatakan PDIP dan Jokowi. menghindari istilah membangun koalisi. Menurutnya arah politik PDIP dan Jokowi membangun kerjasama politik pembangunan Indonesia.
"Kita harus belajar dan mencermati gelagat perkemb dinamika pada koalisi parpol-parpol besar sepuluh tahun ini yang mayoritas di DPR. Tapi akhirnya tidak mampu mengambil keputusan yang solid dalam setiap proses di DPR - kasihan rakyat yang memilihnya yang akhirnya menunda program pembangunan untuk Rakyat Indonesia," ujarnya.[tribunnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar