Rabu, 19 Maret 2014

Aneh Kenapa Hanya Jokowi Yang Digugat?

Joko Widodo (Jokowi) mendapat banyak gugatan pasca dirinya ditetapkan sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Beberapa suara meminta Jokowi mundur sebagai gubernur, sementara suara lainnya menyalahkan Jokowi karena pernah menyatakan akan tetap memegang jabatan itu hingga selesai di 2017.
Bagi Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, ada alur logika yang tampaknya sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak yang menggugat Jokowi. Karena sebenarnya dengan menjadi Presiden, Jokowi tidak akan pernah 'meninggalkan' Jakarta.
"Rakyat lah yang menghendaki Jokowi memberikan pengabdian dan bekerja tidak hanya untuk DKI Jakarta, tetapi untuk NKRI," kata Eva di Jakarta, Rabu (19/3/2014).
"Pada hakekatnya DKI Jakarta tidak ditinggalkan, karena bentuk pemerintahan adalah kesatuan. Sebaliknya masyarakat DKI Jakarta harus merelakan dan bangga, mendukung Jokowi memagang amanat yang lebih besar."
Dia menjelaskan pencapresan Jokowi bukan kehendak pribadi tetapi penugasan dari PDIP yang merespon aspirasi masyarakat luas. Tugas sejarah PDIP adalah untuk selalu sejalan dan sebangun dengan kehendak rakyat. Sebab, kata Eva, PDIP adalah alat perjuangan yang berasal, oleh, dan untuk rakyat.
"Jokowi menerima penugasan dari PDIP untuk melayani rakyat NKRI sebagaimana permintaan rakyat," ujarnya.
Dan berbagai kejadian dimana kepala daerah mendapat tantangan lebih besar juga sudah terjadi. Misalnya, Mendagri Gamawan Fauzi yang awalnya adalah bupati di Sumatra Barat, lalu naik menjadi gubernur.
Atau hal sejenis juga terjadi ketika Anggota DPR maju sebagai calon gubernur dan berhasil seperti Ganjar Pranowo. Sejumlah tokoh yang pernah menjadi menteri adalah awalnya anggota DPR seperti Andi Matallatta (Menkumham) atau MenPan dan Azwar Abubakar yang dulunya anggota DPR.
"Jadi kasus Jokowi hanya bagian dari tradisi atau konvensi politik Indonesia. Uniknya baru Jokowi saja yang digugat. Ini keganjilan," imbuhnya.
PDIP sendiri tetap berpegang pada prinsip bahwa panggilan tugas wajib dilaksanakan demi negeri dan itu yang sedang diemban Jokowi. Manuver-manuver bikin gaduh dan tak ada substansi harus diakhiri.
"Karena demokrasi harus makin berkualitas, para aktor sebaiknya lebih berperilaku mencerdaskan," imbuhnya.

Sumber :
beritasatu.com

1 komentar:

  1. Iyha, bagi warga DKI Jakarta kan "banyak system bagus:yang sudah diterapkan, tinggal dilanjutkan & akan sempurna apabila beliau menjadi Presiden (perlu kebijakan pemerintah pusat)", Bagi warga luar DKI Jakarta, sebagai contoh andainya KJP nantinya bisa di-nasionalkan (menjadi KIP) ....wuih... akan semakin menolong para orang tua yang masih menghadapi kesulitan pembiayaan sekolah untuk anaknya.

    BalasHapus