“Saya berharap semua usulan kami dalam pembahasan anggaran diberikan peluang serta celah, didukung oleh semua fraksi dan juga pemerintah sekarang,” kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani di Rumah Transisi, Menteng, Kamis (28/8/2014).
Menurutnya, permintaan itu didasarkan kepentingan bangsa Indonesia. Puan meyakinkan, kubunya tidak berbicara angka yang diinginkan. “Yang kami bicarakan atau inginkan itu untuk rakyat,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan, apapun yang akan diputuskan terkait APBN 2015 di Badan Anggaran (Banggar) DPR adalah untuk kepentingan rakyat. “Itu nanti, semua merupakan keputusan bersama bagi kita semua dalam membangun bangsa ke depan,” katanya.
Uji Ketangguhan Melobi
Sampai saat ini Koalisi Merah Putih masih kompak memegang teguh janji tidak berkoalisi dengan kubu Jokowi-JK dan selalu siap menghajar setiap langkah yang dilakukan Jokowi.
Di sisi lain, Jokowi masih terikat dengan janjinya yakni koalisi ramping, yang selalu digembar-gemborkan sebagi suatu kehebatan pemerintah Jokowi-JK. Dalam masa kampanyenya, tak sedikit Jokowi mengatakan bahwa dirinya sangat perkasa menghadapi para wakil rakyat. Dengan banggga Jokowi selalu mengatakan bahwa ketika di Solo dan di DKI, Jokowi selalu bisa "memaksa" keinginannya yang selalu Jokowi klaim "demi kepentingan rakyat".
“Kalau Koalisi Merah Putih solid, Jokowi-JK dipastikan menghadapi kesulitan dalam menjalankan program-program pemerintahannya,” kata pengamat politik dari FISIP UI, Panji Anugrah Permana di DPD RI, Jumat (29/8/2014).
Kesulitan itu terjadi karena hambatan dari anggota DPR kubu KMP yang jumlahnya lebih besar. KMP akan menguasai 63 % (Golkar, Demokrat, Gerindra, PPP, PAN, PKS). Sedangkan koalisi pendukung Jokowi 37% kursi di DPR (PDIP, Nasdem, Hanura, PKB).
“Kalau sampai di DPR dihambat atau deadlock, maka pemerintah tak bisa bergerak. Maka, disitulah ketangguhan lobi koalisi Jokowi-JK diuji,” ujarnya.
Coba Memanfaatkan Relawan
Menariknya, lanjut Panji, kalau pun Jokowi-JK gagal melobi KMP di DPR, maka bisa saja, pemerintah baru ini memanfaatkan relawan untuk mengkapitalisasi isu-isu yang berkembang di masyarakat.
Selain dituntut ketangguhan lobi dan negosiasi politik bersama partai pendukungnya, Jokowi-JK bisa saja melibatkan masyarakat sipil untuk menambah kekuatannya menghadapi DPR.
“Jokowi yakinkan masyarakat sipil dan tunjukkan pemerintahannya membela kepentingan rakyat. Tindakan tersebut lebih besar ketimbang kekuatan KMP atau partai koalisi pendukung Jokowi-JK,” sarannya.
Rawan Dimakzulkan
Pakar psikologi politik, Hamdi Muluk, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK rawan dimakzulkan jika koalisi yang dihimpun di DPR minoritas.
Saat ini koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat hanya mampu menghimpun 207 kursi di parlemen. Sementara kursi yang dihimpun Koalisi Merah Putih berjumlah 292 kursi.
"Secara moral, koalisi merah putih besar. jika suatu hari nanti ada usulan pemakzulan, pemerintahan Jokowi bisa repot," ujar Hamdi saat dihubungi pada Jumat (29/8/2014).
Pemakzulan adalah mekanisme pencopotan jabatan presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh anggota DPR kepada MPR atas rekomendasi Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Menurut pasal ini, usulan pemakzulan dianggap sah jika disetujui dua per tiga anggota DPR.
Hamdi lebih lanjut mengatakan pembuktian pemakzulan di Mahkamah Konstitusi sangat sulit. Secara historis, Indonesia juga belum pernah melakukan pemakzulan yang sah secara legal formal.
Hamdi meramalkan, meski nantinya pemakzulan tidak terbukti, tetap akan menggoyahkan stabilitas pemerintahan. "secara psikologis, Koalisi Merah Putih sangat mungkin untuk melakukan itu," kata Hamdi.
Mengantisipasi hal ini, Hamdi menyarankan partai koalisi PDIP untuk melobi partai Koalisi Merah Putih mendukung pemerintahan Jokwowi-Kalla. Lobi bisa dilakukan dengan mengintervensi kebijakan partai melalui musyawarah nasional atau menawarkan jabatan kepada partai.
Sementara itu, pada hasil pengamatan Lembaga Survei Indonesia, pemerintahan Jokowi-Kalla juga terancam lumpuh karena mayoritas parlemen dikuasai koalisi merah putih. Karena hal ini, LSI memprediksi janji Jokowi-Kalla tidak bisa dipenuhi secara maksimal.
Adapun partai yang tergabung dalam koalisi merah putih adalah Partai Gerindra,Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Pakar psikologi politik, Hamdi Muluk, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK rawan dimakzulkan jika koalisi yang dihimpun di DPR minoritas.
Saat ini koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat hanya mampu menghimpun 207 kursi di parlemen. Sementara kursi yang dihimpun Koalisi Merah Putih berjumlah 292 kursi.
"Secara moral, koalisi merah putih besar. jika suatu hari nanti ada usulan pemakzulan, pemerintahan Jokowi bisa repot," ujar Hamdi saat dihubungi pada Jumat (29/8/2014).
Pemakzulan adalah mekanisme pencopotan jabatan presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh anggota DPR kepada MPR atas rekomendasi Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Menurut pasal ini, usulan pemakzulan dianggap sah jika disetujui dua per tiga anggota DPR.
Hamdi lebih lanjut mengatakan pembuktian pemakzulan di Mahkamah Konstitusi sangat sulit. Secara historis, Indonesia juga belum pernah melakukan pemakzulan yang sah secara legal formal.
Hamdi meramalkan, meski nantinya pemakzulan tidak terbukti, tetap akan menggoyahkan stabilitas pemerintahan. "secara psikologis, Koalisi Merah Putih sangat mungkin untuk melakukan itu," kata Hamdi.
Mengantisipasi hal ini, Hamdi menyarankan partai koalisi PDIP untuk melobi partai Koalisi Merah Putih mendukung pemerintahan Jokwowi-Kalla. Lobi bisa dilakukan dengan mengintervensi kebijakan partai melalui musyawarah nasional atau menawarkan jabatan kepada partai.
Sementara itu, pada hasil pengamatan Lembaga Survei Indonesia, pemerintahan Jokowi-Kalla juga terancam lumpuh karena mayoritas parlemen dikuasai koalisi merah putih. Karena hal ini, LSI memprediksi janji Jokowi-Kalla tidak bisa dipenuhi secara maksimal.
Adapun partai yang tergabung dalam koalisi merah putih adalah Partai Gerindra,Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Ejekan dari PPP
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, mengkritisi rencana Jokowi yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi begitu dia resmi menjabat. Sebab, saat menjadi oposisi, partai Jokowi yakni PDI Perjuangan sangat gigih menolak kebijakan tersebut.
"PDIP dulu menawarkan banyak opsi dan argumentasi untuk mencegah agar BBM tidak naik," kata Yani, Jumat (29/8/2014).
Yani menegaskan partainya menolak kenaikan BBM. Oleh karena itu, dia meminta pemerintahan Jokowi usai dilantik untuk mencari solusi yang lain seperti ketika mereka tidak berkuasa.
"Belum waktunya menaikkan BBM. Karena ini semakin menambah penderitaan rakyat," ujarnya.
Yani menegaskan, jika tetap menaikkan BBM, Jokowi tidak memiliki terobosan baru sebagai pemimpin. Meskipun dia meminta publik untuk tetap menunggu apa kebijakan final yang diambil Jokowi usai 20 Oktober 2014.
"Kami menilai kenaikan BBM menambah beban rakyat. Kita lihat sama-sama, pemerintah mana yang berbeda. Kalau tetap naik berarti sama saja dengan pemerintah yang lalu," ucapnya.
Cara Gampang Kurangi Subsidi BBM
Cara gampang dan langsung dapat diimplementasikan yang adalah menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor dengan amat signifikan baik untuk mobil maupun untuk sepeda motor dan semua kendaraan yang mengkonsumsi BBM. Khusus untuk angkutan umum atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas dan listrik, Jokowi bisa memberikan pembebasan 100%. Dengan mengambil pajak yang tinggi untuk semua kendaraan bermotor, maka dipastikan orang akan berfikir 1000x untuk membeli kendaraan bermotor dan mereka cenderung bermigrasi ke transportasi umum.
Dengan menaikkan pajak kendaraan bermotor yang mengkonsumsi BBM kecuali angkutan umum, pemerintahan Jokowi-JK bisa mendapatkan tambahan dana yang sangat besar sehingga tetap terus mensubsidi BBM, juga dipastikan tidak pernah salah sasaran sebab yang dikenai pajak adalah mereka yang punya mobil (objeknya sangat jelas). Tidak juga perlu pengawasan yang bertele-tele sebab imlementasinya sangat gampang. Berani mencoba? Mudah-mudahan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar