"Kita mengusulkan agar penghitungan dari TPS itu bisa langsung ke KPU kabupaten atau kota untuk selanjutnya ke provinsi dan pusat," kata koordinator Gema Luber Syarif Bastaman dalam jumpa persnya di Bandung, Rabu (21/5/2014).
Dia menilai pemotongan alur akan meminimalisir kecurangan yang selama ini kerap ditemukan. Modus kecurangan biasanya terjadi di tingkat PPS dan PPK dengan cara menggelembungkan suara.
"Terus terang saja, kami khawatir ada pihak yang melakukan kecurangan. Kami melihat ada kandidat yang tidak ingin Jokowi menang, sehingga dugaan manipulasi itu besar," tandasnya.
Menurut dia, dengan adanya pemotongan alur selain akan meminimalisir kecurangan, dari segi waktu juga cukup efisien. "Ini tidak akan memutar-mutar, dan anda bisa bayangkan berapa biaya yang akan berkurang kalau penghitungan alurnya bisa dipotong," ungkapnya.
Rencananya usulan tersebut dalam waktu dekat akan segera dibawa ke KPU pusat untuk dipertimbangkan pemotongan alur rekapitulasi ini. "Rencana kami akan bawa ke KPU, ke DPR RI untuk mengajak dialog," jelasnya.
Pihaknya optimis usulan itu bisa menjadi bahan pertimbangan demi demokrasi yang jauh dari kecurangan. Meski waktu mepet dia akan memperjuangkannya.
Adapun usulan dari pendukung Jokowi ini alurnya seperti ini: 9 Juli pelaksanaan pencoblosan pilpres, 10 Juli kotak suara terkumpul di kecamatan namun tidak untuk dihitung, tapi langsung dibawa ke KPU kabupaten atau kota. Lalu 11 Juli rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, 12 Juli di tingkat provinsi, sehari kemudian dibawa ke KPU pusat dan 14 Juli langsung diumumkan pemenang Pilpres 2014.
Pihaknya yang mengaku mendukung penuh Jokowi siap mengawal pemilu jujur dan bersih untuk menghasilkan pemerintah pro rakyat. [mtf/merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar