Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Rabu, mengatakan jika PDI Perjuangan beserta koalisinya dipercaya rakyat untuk memerintah, yang menjadi perhatian adalah Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bank BUMN nasional tidak sampai kalah bersaing dengan bank-bank asing.
Karena itu dibutuhkan bank BUMN yang ramping dan efisien dengan permodalan yang kuat."Konsolidasi perbankan guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 harus dilakukan," ujarnya.
Dia menambahkan dalam visi dan misi Jokowi-JK berjudul 'Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian', Jokowi-JK mengagendakan kedaulatan di bidang keuangan dan penguatan sektor keuangan berbasis nasional.
Untuk kedaulatan di bidang keuangan, program pertama pasangan tersebut adalah memperluas inklusi keuangan, yakni minimal 50 persen penduduk bisa mengakses lembaga keuangan.
Menurut dia Jokowi-JK juga berkomitmen membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional. Pertama, melalui instrumen regulasi, yakni harus ada pembatasan penjualan saham bank nasional kepada bank asing dan pengaturan yang lebih ketat untuk menghindari konglomerasi tumpang tindih.
Langkah kedua melalui pendekatan diplomasi. Asas resiprokal bagi bank-bank Indonesia harus segera diimplementasikan. Pasangan Jokowi-JK berkomitmen pula mendukung perbankan nasional untuk mengembangkan sayapnya ke luar negeri, terutama di Asean.
Ketiga adalah menggunakan instrumen standardisasi keuangan yang jelas. Keempat adalah menggunakan instrumen penguatan kelembagaan terutama untuk membuat microfinance menjadi lebih bankable.
Sementara itu, Ekonom UGM Sri Adiningsih mengatakan jika Jokowi-JK memerintah, konsolidasi perbankan nasional akan disesuaikan dengan kebutuhan. "Itu tergantung kebutuhan perbankan kita," ujarnya.
Dia mengatakan perbankan harus menata diri agar tidak sampai dikuasai asing, penting untuk segera mengatur indeks perbankan, kecukupan modal, dan lainnya. "Pokoknya banyak cara," lanjutnya.
Pengamat Pasar Modal Edwin Sinaga mengatakan untuk mewujudkan konsolidasi perbankan nasional, pemerintahlah yang harus menjadi pionir.
"Logikanya, sebagai pemegang saham di bank BUMN, pemerintah justru harus memberikan contoh pentingnya hal tersebut," ujarnya.
Menurutnya, rencana akuisisi bank BTN oleh Bank Mandiri adalah sesuatu yang baik, namun karena ini adalah tahun politik, hal tersebut dianggap tidak tepat. Edwin berharap pemerintahan baru nanti segera mengimplementasikan langkah konsolidasi perbankan yang saat ini tertunda.
"Jusuf Kalla pasti sudah mengetahui pentingnya langkah ini, secara platform pasti sudah sama. Tinggal langkah untuk memulainya dan konsolidasi perbankan bukanlah isu baru, yang diperlukan saat ini adalah mewujudkan hal tersebut," katanya. [republika]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar