Gentar pada Pasangan Jokowi-JK, Golkar Siap Pecat Kadernya

Sebagian pengurus DPP, DPD Tingkat I dan II, mengambil aba-aba merapat dan mendukung capres-cawapres dari PDIP dan koalisi, Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK).
Pilihan para pengurus itu secara tidak langsung melawan pilihan sang ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie yang sudah melabuhkan pilihan mendukung capres-cawapres dari Partai Gerindra dan koalisi, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Kubu JK akan menanyakan keyakinan mereka sebelum menerima untuk bersama mendukung Jokowi-JK. Hal itu perlu ditanyakan mengingat mereka terancam dipecat dari Partai Golkar lantaran membelot.
"Para pengurus dari Golkar yang mau bergabung sedang saya inventarisir. Nanti, kami akan tanya keyakinannya karena sudah ada ancaman dipecat dari Sekjen Golkar (Idrus Marham). Kami akan coba apa adanya. Kalau mereka berani, baru akan kami munculkan siapa-siapa saja mereka," kata juru bicara JK, Poempida Hidayatullah, saat dihubungi, Senin (19/5/2014).
Poempida yang juga anggota DPR RI dari Partai Golkar itu mengungkapkan, salah satu penyebab para pengurus tersebut ingin bergabung mendukung capres-cawapres Jokowi-JK, yakni karena kecewa dengan pilihan Ical yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
"Ada yang tidak sreg atas keputusan DPP mendukung Partai Gerindra. Alasannya beda-beda," ujarnya.
"Buat kami, target mendapat dukungan untuk JK dari mana saja, dari Golkar, relawan dan jaringan lain. Nanti kami buat basis-basis relawan di seluruh Indonesia, yang akan berkooridnasi dengan tim Jokowi dan PDIP," imbuhnya.

Ancaman Dipecat
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Poempida Hidayatullah mengakui mendapat ancaman dari  elit DPP Partai Golkar akan adanya sanksi pemecatan kepada para kader Golkar yang mendukung Jokowi-JK di Pilpres 2014.
"Itu merupakan suatu langkah yang tidak masuk akal. Hal ini akan berpotensi menjadi preseden yang buruk dari kepemimpinan Bang Ical dan memicu gejolak internal Partai yang tidak diperlukan," kata Poempida kepada Tribunnews.com, Senin (19/5/2014).
Menurut dia, seyogyanya DPP Partai Golkar harus dapat memahami situasi yang berkembang saat ini di dalam internal Golkar, sehingga diperlukan suatu langkah kebijakan yang akomodatif.

Ada pun basis-basis rasionalitas Poempida menuturkannya  sebagai berikut

1. Keputusan Rapimnas VI memberikan mandat penuh kepada ARB dalam membangun Koalisi itu berdasarkan harapan memberikan dukungan ke PDIP. Hal ini sangat terasa menjadi suasana kebatinan yang ada pada saat Rapimnas kemarin.
2. Jusuf Kalla yang dipasangkan sebagai Cawapres dari Capres PDIP DNA koailisinya, Jokowi, adalah kader Golkar Tulen, bahkan Beliau adalah Mantan Ketua Umum Partai Golkar.
3. Banyaknya kekecewaan arus bawah atas keputusan DPP untuk berkoalisi dengan Gerindra mendukung Prabowo-Hatta.
4. Sesuai dengan AD/ART Partai Golkar Pemecatan Kader itu bukan Hak Prerogatif Ketua Umum. Harus berbasis prosedural yang dilandaskan oleh pelanggaran yang fatal terhadap Organisasi Partai.

Menurut Poempida Hidayatullah, jika kemudian terjadi kebijakan Pemecatan ini, maka dia melihat potensi terjadinya gejolak yang akan mengarah kepada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.
"Saya melihat bahwa para elit DPP Partai Golkar masih dapat berpikir rasional dan lebih menekankan pada soliditas Partai. Karena Partai Golkar diciptakan bukan sekedar dalam konteks berkaoalisi tapi harus berbasis pada pemikiran membangun Bangsa ke depan," kata Poempida.