Tanggapan Mendikbud Atas Munculnya Nama Jokowi di Soal UN SMA

Nama Gubernur DKI dan capres PDIP Jokowi dua kali muncul di soal Ujian Nasional (UN) SMA, yakni di mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apa kata Mendikbud M Nuh?
"Makanya ini, itu bagian dari tim yang sekarang saya terjunkan itu untuk memantau. Bisa jadi nanti ditemukan nama yang lain lagi. Apa yang terjadi kalu ditemukan nama, tidak hanya Pak Jokowi atau pak siapa lagi, loh ini jadi bagaimana?" demikian jawab Mendikbud ketika ditanya nama Jokowi yang muncul lagi di mata pelajaran Bahasa Inggris SMA/MA hari Rabu (16/4/2014) ini.
Hal itu disampaikan Mendikbud usai meninjau lembar jawaban UN di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2014) ini.
Mendikbud menambahkan, selain Jokowi banyak nama tokoh-tokoh lain yang ada di soal UN. Yang menjadi masalah, Jokowi kini sudah menjadi capres PDIP sehingga menjadi perhatian.
"Yang menjadi perhatian publik saat ini itu adalah ada nama seseorang meskipun namanya tidak hanya dia (Jokowi), ada banyak nama tokoh-tokoh lain, cuma karena ini urusan politik sehingga menjadi perhatian. Saya harus memantau terus ada nggak nama-nama yang lain lagi, jangan-jangan ada nama kandidat-kandidat lain," imbuh Mendikbud.
Dia lantas menegaskan kembali bahwa soal UN SMA/MA ini sudah dibuat Oktober 2013, jauh sebelum Jokowi dinyatakan sebagai capres PDIP. Pihaknya juga membentuk tim apakah nama Jokowi yang masuk dalam soal UN ini sengaja atau teledor, memiliki motif tertentu atau tidak.
"Soal ini dibuat Oktober 2013 jadi cukup lama. Nanti dari penyelidkan ini kita akan mengetahui apa motifnya semua. Apakah sekedar dianggap nama orang yang sering beredar di koran-koran media sehingga dimasukkan atau ada tendensi yang lain, percayakanlah kepada kami untuk mengetahui duduk perkara seperti apa. Tim sedang berjalan," tuturnya.
Pihaknya menegaskan sama sekali tak ada niatan memasukkan unsur politik dalam UN. Dia sangat menentang bila dunia pendidikan dimasuki unsur politik.
"Saya tidak ada urusan politik. Justru dari awal saya menyampaikan dunia pendidikan tidak boleh ditarik-tarik ke dunia politik praktis, itu statement selalu saya sampaikan. Kita tidak ridho, tidak rela, tidak boleh, harus kita jaga betul roh dari pendidikan oleh karena itu kenapa kami segera bentuk tim itu untuk memastikan, memastikan latar belakangnya apa, dari situ kami baru bisa memberikan sanksinya apa," tegas mantan rektor ITS Surabaya ini.

Sumber :
detik.com