Jokowi Sepakat BPK Akses Transaksi Kas DKI

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melihat seluruh transaksi kas Ibu Kota. BPK dapat mengakses secara online seluruh transaksi itu pada Bank BUMN, yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI.
Nota kesepahaman pun telah ditandatangani. Jokowi mengatakan transparansi ini bertujuan agar setiap kegiatan di DKI Jakarta termonitor oleh BPK.
"Nanti setiap transaksi dan setiap kegiatan di DKI bisa di monitor oleh BPK. Saya kira itu sistem yang dibangun dalam rangka mempersempit dan menghilangkan kesempatan orang untuk berbuat tidak baik," ujar Jokowi seusai penandatangan MoU di gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2014).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menilai sistem e-audit financial tracking sangat baik dan bermanfaat untuk Pemprov DKI termasuk Pemerintah Pusat dan Negara Indonesia. Sebab sistem tersebut mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
"Sistem yang baik akan dipakai, negara-negara yang transparan akan menjadi negara yang baik," tandasnya.
Untuk diketahui, penandatangan nota kesepahaman dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Dirut Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Dirut Utama BNI Gatot Mudiantoro Suwondo, Dirut Utama BRI Sofyan Basir serta disaksikan Ketua BPK Hadi Poernomo di auditorium gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2014).

Sumber :
metrotvnews.com