Cawapres Jokowi Yang Bukan JK Diharapkan Bisa Benahi Birokrasi dan Tegakkan Hukum

Calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Joko Widodo (Jokowi) diharapkan seorang figur yang mampu membenahi birokrasi pemerintahan dan menegakkan hukum. Dua pilar ini penting bagi kelancaran dan kemajuan roda pemerintahan. Pendamping Jokowi tak harus orang berlatar belakang pengusaha atau menguasai ekonomi.
Pandangan di atas disampaikan Peneliti LIPI Siti Zuhro, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (16/4). Dia menjelaskan, saat ini merupakan era baru bagi masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah kemajuan dan berharap hal itu datang dari Jokowi dan pendampingnya.
Karena itu, Siti Zuhro mengingatkan kepada Jokowi sebagai calon presiden (capres) dan juga PDIP sebagai partai pemenang pemilu, untuk tidak menyia-nyiakan dukungan masyarakat, terutama kaum muda yang memilih PDIP.
"[Saat ini] yang terpenting adalah untuk Jokowi atau PDIP memilih pendamping [capres] yang tepat. [Sosok] yang memiliki kepemimpinan atau leadership, bukan penguasa. Tentunya, cawapres yang fresh dan ideal berpasangan dengan Jokowi, sehingga akan mengurangi golput (golongan putih)," kata Siti.
Dengan memilih pendamping yang lebih fresh, Jokowi akan menciptakan era baru kepemimpinan muda yang berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.
"Jokowi atau PDIP tak usah khawatir tidak mendapatkan wapres seperti JK (Jusuf Kalla) yang memiliki penguasaan ekonomi, karena pendamping Jokowi yang utama harus mampu membenahi birokrasi dan penegakan hukum. Jika birokrasi bersih dan hukum tegak, maka roda ekonomi akan berjalan lancar sesuai program," ujarnya.
Terkait sosok JK, menurut Siti, adalah tokoh yang banyak memiliki pengalaman dalam politik, pemerintahan, dan sukses sebagai pengusaha. Karena itu posisi yang paling tepat bagi JK adalah sebagai guru bangsa, tempat para tokoh dan pemimpin di Tanah Air untuk bertanya dan meminta pandangan.
Dijelaskan Siti Zuhro, JK sudah pernah menjadi wapres untuk periode 2004-2009, kemudian maju sebagai capres berpasangan dengan Wiranto pada pilpres 2009, dan kini sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI). Kepemimpinan JK sudah dikenal masyarakat dan cukup baik.
"Posisi sebagai Pandito Ratu atau Guru Bangsa sangat mulia. Karena semua pemimpin dari berbagai partai atau golongan, pasti akan meminta pandangan dan sarannya," jelas Siti.
Menurut Siti, bila JK memaksakan diri ikut dalam perebutan kursi wapres, justru akan menurunkan kredibilitasnya sebagai negarawan.

Sumber :
beritasatu.com