Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, PDI Perjuangan sebaiknya memaksimalkan sosok Jokowi.
"Untuk apa dideklarasikan tapi tak dioptimalkan. Kalau masih ada persoalan internal, kenapa dideklarasikan? Apa ini bentuk kesengajaan atau ini marketingnya lemah? Yang pasti serba nanggung," kata Yunarto, di Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Di dalam Pilpres, menurutnya, Jokowi harus dijual sebagai milik rakyat, bukan semata milik PDIP. Fakta itulah yang terjadi pada Pemilu Legislatif kemarin. Di mana Jokowi itu diasosiasikan hanya milik PDIP.
"Di dalam Pilpres, jangan lagi ada birokratisasi terhadap Jokowi. Jangan dia diatur-atur, dibatasi. Beri keleluasaan pada Jokowi. Bila dibatasi, berbahaya. Jokowi harus diposisikan sebagai milik bangsa, bukan lagi semata PDIP," jelasnya.
Direktur Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi, menilai manajemen pemasaran politik yang dilakukan PDIP di Pileg lalu gagal. Apalagi kemudian pihak badan pemenangan PDIP menggunakan konsultan yang dulu dipakai lawan politik Jokowi saat bertarung di Jakarta.
"Mungkin ada pertimbangan dari Puan. Tapi dari pemilihan konsultan saja, menunjukan ada gap internal di PDIP," katanya.
Fakta lainnya, yang memperlihatkan Jokowi tak begitu dilibatkan, kata Burhanuddin, adalah saat kampanye kemarin. Misalnya, dalam jadwal kampanye terbuka, di daerah yang populasi pemilihnya padat, justru Jokowi tak diberi porsi utama.
"Jokowi hahya dapat porsi minimun. Dia kampanye di Papua. Saya tak mengabaikan Papua, tapi secara elektoral Papua itu sedikit. Ini ada persoalan di PDIP," katanya.
Maka kata Burhanuddin, bila pemasaran politiknya seperti Pileg, Jokowi dalam posisi 'lampu kuning'. Padahal sebelum pemilu kemarin Jokowi sangat kuat. Tapi setelah quick count, praktis kepercayaan Jokowi tak setinggi Pileg.
"Kalau polanya masih seperti Pileg, bukan tak mungkin Jokowi bisa dikalahkan. Itu bila manajemen pemenangannya seperti Pileg," kata Burhanuddin.
Sumber :
beritasatu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar