Makin Hari Makin Kalap, Gerindra Sekarang Masalahkan Soal UN

Adanya biografi singkat yang berisikan keberhasilan dan keteladanan Gubernur DKI Jakarta Jokowi dalam soal Ujian Nasional (UN) di dua mata pelajaran, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, diduga sebagai bentuk kampanye terselubung kepada pemilih pemula.
Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta M Sanusi mengatakan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat merupakan pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan dilakukan pada 9 Juli 2014 mendatang.
“Karena mereka masih pemilih pemula, sehingga belum menentukan pilihan yang pasti tentang siapa presiden dan wakil presiden. Nah dengan adanya Jokowi di soal UN, dua kali lagi dimuat, bisa saja itu untuk memperkenalkan Jokowi. Apalagi dimuat tentang keberhasilan-keberhasilannya,” kata Sanusi di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (16/4).
Mengapa bisa disebut kampanye terselubung kepada pemilih pemula, Sanusi melihat soal-soal tersebut dimunculkan pada saat tahun ini sebagai tahun pemilu. Kalau memang ingin mengenalkan wawasan politik kepada para peserta didik SMA/SMK, kenapa soal berbau Jokowi tidak dimuat saat penyelenggaraan UN tahun 2013.
“Jadi jangan menghalalkan banyak cara dong. Kenapa ditulisnya sekarang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus ditegur. Kenapa ditulis sekarang? Kenapa enggak tahun lalu. Sehingga orang tidak mempersepsikan adanya kampanye terselubung, kan ini mau Pilpres,” ujarnya.
Atau, lanjutnya, dalam soal-soal UN dimasukkan tokoh-tokoh politik lainnya selain Jokowi. Seperti mantan Presiden RI Soekarno, MH Thamrin, Ismail Marzuki, atau Benyamin. Dengan memasukkan Jokowi dalam soal UN bersama seluruh keberhasilannya, bisa disebut sebagai tindakan cuci otak pemilih pemula.
“Memang enggak ada tokoh lain? Kenapa baru sekarang dimasukkannya? Kenapa tidak tahun 2013? Ini kan namanya persepsi, sehingga dipersepsi ini pasti main. Mencuci otak pemilih pemula. Masa soal UN tidak disaring dulu,” tuturnya.
Dengan memasukkan Jokowi ke dalam soal UN, Sanusi menilai sudah membuka perang yang panjang. Karena edukasi tidak berdasarkan persepsi melainkan data dan fakta yang ada. Bahkan dalam soal di Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sudah memasukkan politik praktis kepada pemilih pemula.
“Ini perang panjang. Tapi kan Jokowi enggak tahu, tetapi persepsinya seperti itu. Kenapa harus tahun ini? Kenapa enggak tahun lalu saat dia masih bersih, sebelum ada kasus bus Transjakarta rusak?” paparnya.

Sumber :
beritasatu.com