"Kita merasa kecolongan. Proses pembuatan soal dan perakitan jauh dilakukan sebelum pak Jokowi (sapaan akrab Joko Widodo-red) nyapres," ucap Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud, Ibnu Hamad, di Gedung Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Kemendikbud tidak menyangka bahwa perkembangan politik akan bergulir hingga pencapresan Jokowi. Akibatnya, nama Jokowi di soal Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris jadi buah bibir.
"Jadi prosedurnya sudah ditempuh sedemikian rupa sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur). Tapi kemudian perkembangan politik seperti ini," jelasnya.
Ibnu meyakinkan bahwa tim pembuat soal bukan politikus. Tim pembuat soal terdiri dari guru, dosen, dan staf di Balitbang Kemendikbud.
Hingga kini, kasus pencantuman nama Jokowi di soal UN masih didalami. "Ada motif politikkah? Atau murni akademik saja? Mudah-mudahan kita temunya akademi saja, karena ini kebetulan ada implikasi politik, sedang tahun politik," ungkapnya.
Namun, bila ada unsur politik, Kemendikbud sudah siapkan sanksi. Hukuman bagi oknum yang dengan sengaja memasukkan nama Jokowi karena embel-embel politik bisa berupa catatan hitam dan tidak diikutkan kembali sebagai tim penyusun soal periode berikutnya.
Sumber :
metrotvnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar