"Pencapresan Jokowi sebelum pemilu legislatif memungkinkan terjadi apa yang disebut oleh Bung Karno 'Samenbundelling Van Alle Reformatie Krachten' (bersatunya seluruh kekuatan reformasi) di era sekarang ini," kata Fahmi Alhabsyi menanggapi penetapan capres PDIP setelah Pemilu Legislatif pada 9 April 2014, Senin (13/1/2014).
Aktivis UI 98 ini menjelaskan, banyak variabel yang memungkinkan keputusan pencapresan Jokowi setelah pemilu legislatif ini dapat berubah, seperti adanya hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan UU Pilpres oleh Yusril Ihza Mahendra. Atau, kata Fahmi, adanya kejadian luar biasa di internal partai yang membuat kalkulasi politik harus dihitung ulang untuk memastikan suara PDIP di pemilu legislatif tidak jeblok.
Fahmi meyakini keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada peringatan ulang tahun PDI Perjuangan yang menetapkan capres setelah pemilu legislatif bukanlah sebuah keputusan yang baku tetapi bersifat dinamis.
Ia mengatakan elit DPP PDIP pasti lebih cerdas dibanding kader dan simpatisan partai dalam membaca realitas ini. Jadi keraguan mencalonkan Jokowi sebelum pemilu legislatif akan dibaca publik ada sesuatu yang disembunyikan.
Fahmi mengungkapkan pencapresan sebelum pemilu legislatif sejalan-seirama dengan agenda parpol lain atas nama menjaga keseimbangan demokrasi dengan meniadakan superior mayoritas karena suara partai cenderung merata, dan memungkinkan peluang koalisi pilpres pascapemilu legislatif dan kompetisi seimbang yang berujung adanya politik dagang sapi.
Disinggung soal loyalitas, Fahmi menegaskan tetap loyal pada partai bahkan agenda mendesak pencapresan Jokowi sebelum pemilu legislatif ini bagian dari masukan setelah keliling daerah, jauh sebelum instruksi harian Bu Mega untuk berdialog kepada semua elemen bangsa untuk menjadikan PDIP sebagai rumah besar kaum nasionalis.
Sumber :
republika.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar