Jokowi Sudah Rencanakan Penanganan Banjir dan Macet di Jakarta

Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), Ari Dwipayana menilai tak layak bila banjir yang melanda DKI Jakarta disalahkan pada kinerja Joko Widodo (Jokowi) - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sebenarnya sudah bekerja menyusun langkah perbaikan di Jakarta.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Ari Dwipayana menjelaskan Jokowi sesungguhnya sudah melakukan langkah-langkah preventif dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Koordinasi diperlukan karena penanganan banjir Jakarta terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan Jawa Barat.
"Selain itu dalam mengambil langkah preventif, Jokowi bukan hanya blusukan, tapi melakukan langkah-langkah konkret seperti revitalisasi waduk, pembersihan sungai, dan memperbanyak ruang terbuka hijau," jelas Ari saat dihubungi, Senin (13/1/2014).
Menurutnya, Jokowi juga menunjukkan kesungguhannya menghadapi banjir dengan langsung turun ke lapangan, bukan hanya dengan rapat-rapat. Tentu saja itu harus didukung oleh langkah kolektif bersama dan bergotong-royong menghadapi banjir.
"Tentu termasuk pemerintah pusat dan elit partai. Ini mereka hanya jadi penonton dan terkesan mengail di air keruh dari banjir, dengan membuat keributan di kala rakyat bekerjasama menangani banjir," tegas Ari.
Dia menyatakan hal itu menanggapi kritikan dari sejumlah orang dari partai politik (parpol) pendukung pemerintah, yang menyatakan banjir Jakarta adalah bukti blusukan Jokowi tak berguna.
Sejumlah pihak juga mengkritik Jokowi tak konsentrasi dengan tugasnya, karena ditekan oleh wacana pencalonannya sebagai calon presiden (capres) oleh berbagai kalangan masyarakat.
Namun menurut Ari, tidak benar apabila ada pihak yang menganggap Jokowi terganggu kerjanya hanya karena wacana pencapresan itu. Menurutnya, Jokowi justru konsisten karena fokus perhatiannya lebih dicurahkan untuk menghadapi dua soal yang paling berat di DKI Jakarta, yakni macet dan banjir.
Hal itu juga terlihat dari politik anggaran di APBD 2013 dan 2014 yang lebih banyak dialokasikan ke penanganan banjir dan macet.
"Jadi fokus Jokowi bisa dilihat dari program dan alokasi anggarannya," imbuhnya.
Dorongan agar Jokowi jadi capres juga murni datang dari publik yang melihat gaya kepemimpinan Jokowi yang bekerja baik dan benar. Tipe kepemimpinan demikian justru diharapkan jadi antitesis kepemimpinan pencitraan.
"Jokowi menjawab wacana dengan langkah konkret yang sulit dilakukan oleh gubernur pendahulunya," tandasnya.

Sumber :
beritasatu.com