Lelang Kepsek Sebaiknya Libatkan PT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) didesak untuk mengungkap praktik kecurangan yang terjadi dalam proses lelang jabatan kepala sekolah. Ini agar wibawa peserta seleksi yang nantinya terpilih menduduki jabatan tersebut bisa terjaga.
Menurut Mantan Kepala Seksie Dikdas Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Usman, lelang jabatan kepala sekolah ini memang suatu kebijakan baru. Dikatakannya, selama ini sudah menjadi rahasia umum jika pengangkatan seorang guru menjadi kepala sekolah terindikasi praktik kong kalikong. Sehingga kredibilitas kepala sekolah kerap disangsikan. Apalagi dengan adanya temuan kecurangan ini.
“Kecurangan ini harus diungkap. Jangan sampai nantinya peserta yang terpilih menjabat sebagai kepala sekolah ikut dipertanyakan kredibilitas dan cibir. Karena tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan adalah pelaku kecurangan itu sendiri,” tandas Usman.
Lebih lanjut Usman menilai bahwa pelaksanaan lelang jabatan ini digelar tanpa perencanaan matang. Seharusnya berbagai antisipasi dilakukan. Salah satunya dengan mencabut sementara jabatan peserta yang definitif. Kemudian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyusun mekanisme baru dalam lelang jabatan kepala sekolah ini secara profesional. “Jika perlu, prosesnya melibatkan pihak perguruan tinggi (PT) yang netral demi menghasilkan sosok kepala sekolah yang berkualitas dan mampu meningkatkan dunia pendidikan di DKI,” ujar Usman.
Ia yakin jika kepala sekolah yang dihasilkan dari proses lelang murni, maka kualitasnya sangat bagus. Dengan catatan, figur tersebut tak berbuat curang saat mengikutinya. Berbeda saat melalui pendelegasian kepala Dinas Pendidikan DKI, jabatan kepala sekolah rawan dikomersilkan. Tak jarang guru harus mengeluarkan kocek tebal demi menduduki sebuah jabatan kepala sekolah. Sebab ada oknum-oknum yang bermain.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta bakal mengulang seleksi terbuka atau lelang jabatan kepala sekolah. Menyusul adanya dugaan kecurangan pada proses seleksi sebelumnya.
Bahkan untuk menghindari kecurangan agar tidak terulang, Wakil Gubernur DKI, Ahok bakal melibatkan polisi. Setiap peserta lelang akan dijaga polisi. Sehingga tidak ada celah untuk berbuat curang.
Indikasi kecurangan ini terungkap setelah sejumlah organisasi guru diantaranya Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Indonesia (PGSI) dan Forum Guru Jakarta (FGJ) melaporkan dugaan kecurangan sistemik yang terjadi di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang melibatkan oknum pejabat LPMP dalam membekali dan melatih soal untuk lelang jabatan kepada 180 kepala sekolah.

Sumber :
Pos Kota