Bersikap Adil Terhadap Jokowi

Kalau direnungkan secara jernih, dengan sikap egaliter dalam memandang orang lain, bagaimana bisa seorang warga negara biasa, yang sama dengan kita, tiba-tiba disalahkan secara ramai-ramai dan diminta bertanggung jawab atas suatu perkara yang bukan kesalahannya?
Jokowi itu warga negara merdeka dan boleh tidak berpikir mengenai apa yang berada di luar domain politik yang ruwet ini. Dilihat dari sikap, pemikiran, gaya hidup, dan ungkapan-ungkapan kebahasaannya, kita tahu ia hidup tanpa pretense yang bukan-bukan.
Pernahkah ia (seharusnya “beliau”) menginginkan kita menjadikannya political hero di tengah suasana politik yang sumpek, macet-cet, bau busuk korupsi besar-besaran, tanpa kesegaran, dan tanpa jalan keluar ini?
Tidak. Ia tak pernah berambisi menjadi apa yang bukan dirinya. Ia belum cukup pengalaman untuk berlagak sok pemimpin. Keluguannya otentik dan tulus. Keluguan macam itu mahalnya minta ampun. Ini sikap, gaya hidup, dan karakter yang tak terbeli dan memang tak dijual.
Pernahkah Jokowi membujuk-bujuk orang banyak agar mereka begitu antusias menyayanginya, sampai pada tingkat histeris seperti yang terjadi belakangan ini?
Tidak. Ia tak pernah berbuat senista itu. Hal-hal seperti itu hanya bisa dilakukan para tokoh politik yang tua-tua, yang kenyang kemegahan masa lalu dan masih ingin menikmatinya terus menerus.
Apakah semua fenomena yang terjadi di media, yang begitu hiruk pikuk itu, “buatan” Jokowi?
Bukan. Histeria massa yang terjadi di lapis bawah dalam masyarakat kita itu, niscaya tak akan sampai seluas itu kalau orang-orang media tidak ikut “histeris” dan haus akan pahlawan pujaan. Kekuatan besar yang membuat ini semua adalah media.
Apakah Jokowi pernah berharap agar dia diperlakukan seperti orang suci dalam politik? Atau sejenis “pahlawan” yang baru tampil?
Tidak. Jokowi itu sebuah kitab terbuka. Kita bisa membaca apa yang tertulis di luar, kata-katanya, tindakannya, bahasa tubuhnya, senyumnya, niscaya sama dengan apa yang tertulis di dalam, yang berhubungan dengan isi hatinya, cita-citanya, dan aspirasinya. Ia tak menyembunyikan suatu keculasan, atau kelicikan.
Bagaimana ia bisa melejit seperti roket dalam waktu pendek dan begitu berwibawa di mata para pengagumnya, sehingga semua kritik kepadanya dilawan habis oleh pengagum-pengagum fanatik itu?
Patut dicatat, ini bukan salah Jokowi. Bukan pula manipulasi politik untuk membius para pengagum.
Fanatisme yang begitu meluas, hampir secara dadakan ini, bisa ditelusuri latar belakang psikologi politiknya. Kita tahu, semua politikus di Jakarta, yang mapan-mapan tadi, tampil dengan gaya kelas atas yang tak nyambung dengan gaya rakyat pada umumnya. Jokowi kebalikannya; ia mewakili tampang rakyat jelata dan dengan sendirinya dipuja-puja. Itu matematika politik biasa.
Puja-memuja ini salah atau benar, itu soal lain. Itu isu politik lain. Namun, mengenai gaya konvensional, sok kelas atas, ke mana-mana berseragam tapi kadang berlagak populis, ini parah. Kecuali gaya itu memuakkan rakyat pada umumnya, sikap populis tadi tidak matching sama sekali dengan penampilan mereka. Ini kemunafikan politik.

Tidak Adil
Kita tahu, kemunafikan umum sudah tak bisa disembunyikan lagi. Rakyat tahu itu semua. Tokoh-tokoh bicara pemberantasan korupsi, antikorupsi. Namun, pada saat yang sama mereka korup luar biasa. Orang merasa menemukan obat yang baik. Obat itu Jokowi.
Pilihan baru dan alternatif yang dianggap baik itu ternyata tidak mampu mengangkat perolehan suara PDIP dalam pileg lalu. Semua orang, ahli-ahli politik dan para politikus, ramai-ramai menyalahkan Jokowi. Begitu juga media. Mereka semua sama emosionalnya dengan rakyat yang menjagokan Jokowi.
Jokowi yang “turba” ke mana-mana, dadakan, mengejutkan, dan berkomunikasi dengan rakyat dalam bahasa rakyat, beberapa waktu lalu “dipuja-puja”, dianggap hebat, dan otentik. Ketika terbukti tak berpengaruh terhadap perolehan suara PDIP, ada pengamat yang menyalahkannya. Katanya tak sama dengan Bung karno.
Ini sikap tidak konsisten. Dulu, ia diam saja dan mungkin ikut “memuja” Jokowi. Sekarang menyalahkan pengaruhnya yang tak terasa bagi PDIP, lalu membandingkannya dengan Bung Karno. Ini tidak adil. Bung Karno tak usah dibawa-bawa. Semua orang tak akan pernah sebanding dengan beliau.
Mbak Mega menjagokannya, tidak salah. Pertama, ada gelombang besar dalam PDIP, yang bergabung secara nasional, membangun suatu aliansi pendukung Jokowi. Kalau aspirasi anak-anaknya sudah begitu, apa salah kalau Mbak Mega mengabulkannya?
Munculnya Jokowi diduga sebagai jalan keluar politik yang baik. Semua, dalam lingkungan PDIP, kurang lebih berharap sama. Orang luar yang tak tahu-menahu urusan internal partai itu menyuruh pencalonan Jokowi ditinjau kembali. Ada penyesalan atas pencalonan itu.
Ini kewenangan internal PDIP. Keputusan sudah diambil dan pasti dengan segenap pertimbangan. Mau ditinjau ulang atau tidak, pencalonan itu terserah Mbak Mega dan mekanisme internal partai.
Saya tak mengenal Jokowi secara pribadi. Bertemu pun belum pernah. Tapi saya tak bisa diam melihat sikap orang banyak yang menyalahkan Jokowi. Ini tidak adil dan tidak bijaksana. “Ring tinju” politik untuk Jokowi belum dibuat. Evaluasi fatal-fatalan seperti itu belum saatnya dikemukakan. Kita perlu bersikap adil terhadap Jokowi.[sinarharapan]