Pengawalan Jokowi Makin Diperketat

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan telah menambah pengamanan bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Hal itu dilakukan PDIP semenjak Jokowi diusung sebagai calon presiden pada pemilu 2014.
"Ya pak Jokowi kan sudah dicalonkan, sebagai partai yang mencalonkan, kami juga ikut memprotect atas keselamatan beliau," kata Politisi Senior PDIP Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/3/2014).
Pramono mengakui dalam tindakan pengamanan terhadap Jokowi saat masa kampanye berbeda dengan sebelumnya. "Sekarang ini beliau tidak sebebas seperti dulu info apapun yang kami anggap positif sebagai masukan," ujar Wakil Ketua DPR itu.
Pramono yakin masyarakat juga akan memberikan perlindungan terhadap Jokowi. Sebab, PDIP yakin Jokowi dicintai rakyat.
Sedangkan mengenai operasi intelejen yang sering dikatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Pramono mengatakan saat tahap kampanye apapun dapat terjadi.
"Orang menduga itu walaupun tidak ada bukti, caleg-caleg PDIP di daerah mempersiapkan saksi secara baik kecurangan akan makin baik," tutunya.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi dikabarkan bakal menjadi target pembunuhan atau diserang agar cacat, kalau sudah dipastikan menjadi peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI 9 Juli 2014. Hal tersebut, diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Republik Heru B Arifin.
Sekjend partai yang tak lolos verifikasi untuk mengikuti Pemilu 2014 itu mengakui, sudah sejak lima bulan lalu mendengar kabar, jika dicapreskan maka Jokowi bisa dibunuh atau minimal dibikin cacat.
"Saat itu ada seorang intelijen independen yang mengabarkan ke saya, bahwa jika Jokowi tetap dicapreskan, maka dia akan dibunuh atau dibuat cacat seumur hidup," tegas Heru B Arifin di Jakarta, Minggu (23/3/2014).
Menurut Heru, sudah jelas motifnya adalah politis. "Jokowi dianggap diboncengi banyak kepentingan asing," tuturnya.
Kalau Jokowi cacat, ia dipastikan tidak maju sebagai capres. Dia akan ditolak KPU, karena dianggap tidak lolos syarat kesehatan. Dengan demikian, kepentingan asing ini gagal menguasai kekuasaan lima tahun ke depan.
Siapa yang berkepentingan menghentikan Jokowi, menurut Heru, adalah pihak-pihak yang ingin menciptakan kegaduhan dan memecah belah Indonesia.
"Mereka tidak senang Indonesia menjadi negara adidaya yang bakal memimpin peradaban dunia," ujarnya.

Sumber :
tribunnews.com