"Pas pertama kali dia masuk, kita sangat bangga (pada Jokowi), seluruh fraksi kita lobi dan kita fight kepada teman-teman di DPRD, dan meyakinkan amanah Jokowi yang begitu besar, tapi ternyata tidak ada apa-apanya," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/3/2014).
Ia menambahkan, permasalahan Jakarta tidak dapat selesai dalam waktu 1-2 tahun. Setidaknya dalam satu atau dua periode kepemimpinan baru akan teratasi. Sanusi kemudian membandingkan kebijakan yang dibuat oleh Fauzi dan Jokowi.
Pada masa Fauzi Bowo, dalam jangka waktu lima tahun hanya menambah sebanyak 500 bus Transjakarta. Sedangkan pada kepemimpinan Jokowi, telah berhasil mendatangkan sekitar 600 Transjakarta dan bus sedang dalam jangka waktu satu tahun.
Walaupun begitu, bus-bus yang didatangkan Jokowi belum bisa digunakan. Sebab, ada kerusakan komponen bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB). Termasuk dugaan korupsi dalam pengadaannya. Dengan demikian, Sanusi menyarankan, agar Jokowi meniru Fauzi yang mendatangkan bus secara bertahap.
Karena adanya dugaan korupsi, Sanusi menegaskan, akhirnya berdampak kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab harus mencari bantuan perusahaan swasta dengan program corporate social responsibility (CSR).
"Akhirnya, wagub yang harus kerja keras cari bantuan bus kesana-kemari," tegasnya.
Meski demikian, keputusan Jokowi maju menjadi calon presiden adalah hak masing-masing partai politik. Untuk menghindari adanya dualisme di birokrasi Pemprov DKI Jakarta, Sanusi meminta Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya sebagai gubernur.
"Mendingan lepasin badan dan lepasin baju, copot logo Jaya Raya (seragam dinas), bilang ke semua masyarakat kalau mau nyapres. Ini baru namanya kompetisi sehat, dan berani gambling (bertaruh) kalau kalah di Pilpres, enggak jadi gubernur lagi," pungkasnya.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar