"Tahun ini peluangnya, dan kader kami terbaik, ya, Jokowi," kata Denny saat diskusi di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu (12/3/2014). "Dulu PDIP pernah khilaf. Tapi ketika nanti Jokowi dicalonkan dan menang sebagai presiden, saya yakin tidak akan khilaf seperti yang sudah-sudah."
Denny mengatakan, meski Jokowi kemungkinan besar direstui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden, ada dilema tersendiri bagi partai berlambang kepala banteng itu. Di satu sisi, Jokowi masih harus menepati janjinya untuk tetap memimpin Jakarta selama lima tahun bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Di sisi lain, kata Denny, Jokowi harus berpisah dari Ahok. Menurut Denny, sejatinya mereka adalah pasangan ideal. "Habislah nanti PDIP di DPD DKI, apalagi kami yang paling menyuarakan soal pencairan APBD DKI Jakarta," ujarnya. "Dan pastinya Ahok akan diizinkan juga sebagai cawapres pendamping Jokowi nanti."
Denny menyarankan, bila sudah dideklarasikan sebagai capres dari PDIP, Jokowi bisa saja mencalonkan tanpa harus mundur sebagai Gubernur DKI. Sebab, kata Denny, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, kepala daerah yang ingin maju pilpres cukup mengajukan cuti saja.
"Kan belum tentu terpilih juga. Kalau tidak terpilih (menjadi presiden), Jokowi bisa kembali sebagai Gubernur DKI," ujar Denny. "Yang pasti, Ahok harus dibawa sebagai cawapres karena mereka sangat cocok."
Belakangan, wacana pencapresan Jokowi semakin menguat. Kalangan internal PDIP menyebut deklarasi pencapresan dilakukan sebelum pemilu legislatif 9 April 2014. Bahkan Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi Komunitas Warga Indonesia Dono Prasetyo mengatakan deklarasi capres PDIP dilakukan pertengahan Maret 2014.
Terkait dengan pencapresan itu, Jokowi berkali-kali menjawab agar menanyakannya kepada Mega. "Kewenangannya jelas. Tanya Bu Ketum (Ketua Umum PDI Perjuangan)," ujarnya.
Sumber :
tempo.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar